Santainya pembahasan UU antiterorisme di DPR: sering molor dan 15 kali ditunda

Terkini.id, Jakarta – Maraknya peristiwa yang terkait dengan terorisme, membuat banyak orang menyalahkan lambatnya perampungan revisi UU terorisme yang dibahas di DPR RI.

Bisa dibayangkan, pembahasan revisi UU antiterorisme tersebut berlangsung hingga dua tahun.

Padahal, banyak hal krusial yang penting dalam UU tersebut, salah satunya membuat kekuatan Densus 88 bisa lebih besar dalam melakukan pencegahan dan memberantas terorisme.

Banyak pihak yang menyalahkan DPR karena lambatnya pembahasan.

Namun, DPR justru menyebut, masalahnya ada di pemerintah yang belum mau sepakat soal definisi terorisme.

Menarik untuk Anda:

“Padahal, jika definisi sudah selesai dibahas, pembahasan revisi UU terorisme rampung karena semuanya sudah selesai dibahas. Tinggal definisi,” jelas salah satu sumber terkini.id di DPR RI.

Sejak dilakukan pembahasan revisi, terhitung belasan kali pembahasan UU tersebut diundur, hingga jadwalnya diundur hingga pembahasan sidang selanjutnya.

Berapa kali mnta penundaan? “Dalam laporan rapat Pansus dilaporkan bahwa kendala pembahasan adalah karena sebanyak 15 kali pemerintah meminta penundaan rapat. Alasannya banyak, seperti minta berkoordinasi di antara lembaga2 terkait materi pembahasan, konsolidasi, dan lain-lain,” jelasnya.

Dia juga menceritakan, pernah pada awal Februari, pada saat konsinyering di vila Bogor, rencananya rapat 3 hari dan bertempat di vila DPR agar pembahasan fokus.

“Namun baru jalan satu hari, pemerintah minta menyudahi dengan alasan ketua timnya akan menghadiri pernikahan anak keponakannya,” bebernya.

Bukan cuma itu, anggota DPR juga cukup sering lelet sejam. Meski tetap berkomitmen membahas UU tersebut.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut tertundanya pengesahan revisi UU Antiterorisme karena sikap pemerintah.

“Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang,” ujar Bamsoet kepada wartawan, Minggu 13 Mei 2018.

Menurut dia, terkait RUU Terorisme, DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu.

Namun, pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme. “Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan,” imbuh dia.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Gugus Tugas Nasional Sebut 99  Daerah Berhasil Menetap di Zona Hijau

Perhatian, Pasien yang Sembuh dari Corona Tetap Patuhi ini

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar