Satpol PP Makassar Bagi-bagi Sembako ke PKL, Sasar 14 Kecamatan

Terkini.id, Makassar – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar membagikan paket sembako terhadap para pedagang kaki lima atau PKL yang terdampak pandemi Corona.

Pembagian paket sembako tersebut diberi nama Satpol Berbagi. Program ini merupakan bentuk keprihatinan dan empati kepada masyarakat yang tertekan secara ekonomi lantaran pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Jam 09.00 Wita star dari Balai Kota Makassar untuk kegiatan Satpol Berbagi. Kami bagi-bagi sembako ke PKL yang terdampak Covid-19,” kata Sekretaris Satpol PP Kota Makassar Iqbal Asnan, Jumat, 23 Juli 2021.

Baca Juga: Kamrussamad Serap Aspirasi Warga dan Bagi Paket Sembako di Jakarta...

Sebanyak 700 paket beras akan dibagi di 14 Kecamatan. Iqbal mengatakan paket berasal dari dermawan yang berempati dengan Kondisi masyarakat Makassar saat ini.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar membagikan paket sembako terhadap para pedagang kaki lima atau PKL yang terdampak pandemi Corona.

Iqbal berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban pedagang di masa wabah Covid-19. 

Baca Juga: Tak Bayar Iuran Listrik, Satpol PP Makassar Segel 120 Lapak...

Pasalnya, PKL merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak pandemi Covid-19 maupun kebijakan PPKM. Berbagai pembatasan guna menekan penyebaran Covid-19 yang tengah mengganas, efeknya membuat omzet penjualan PKL mengalami penurunan drastis.

Bahkan tak sedikit pedagang yang kehilangan mata pencaharian atau beralih profesi. Penutupan barang dagangan lebih cepat atau sepinya pembeli menjadi sebab banyak pedagang yang terpaksa harus berhenti berjualan.

“Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pedagang kaki lima di Makassar. Pemerintah bukan hanya menjalankan aturan, tetapi juga hadir di tengah-tengah masyarakat di masa sulit,” ungkapnya.

Baca Juga: Tak Bayar Iuran Listrik, Satpol PP Makassar Segel 120 Lapak...

Satpol PP Kota Makassar, menurut Iqbal, mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

Hal itu telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM, yakni penegakan hukum atau disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat. 

Bagikan