SBY Pernah Batal Pindahkan Ibu Kota, Mustofa: Waktu Itu, Belum Punya Uang 11.000 Triliun di Kantongan

Terkini.di, Jakarta – Politisi Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menanggapi soal Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah batal memindahkan Ibu Kota karena masalah biaya.

Mustofa Nahra menyinggung bahwa waktu itu, pemerintah belum memiliki uang 11.000 triliun di kantong.

“Waktu itu, belum punya uang 11.000 Triliun di kantongan,” kata Mustofa Nahra melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 29 Januari 2022.

Baca Juga: Wasekjen PBNU Minta Polri Ungkap Aliran Dana di Kasus ACT,...

Sekedar catatan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang menjalankan proyek pemindahan Ibu Kota Negara Kalimantan.

Video Presiden Jokowi mengatakan Indonesi punya uang Rp11.000 triliun sempat ramai dibicarakan dan menjadi bahan candaan di media sosial.

Baca Juga: Ruhut Sindir Anies yang Nikahkan Anak Pakai Bahasa Arab, Mustofa...

Namun, perlu dicatat, tidak diketahui apakah cuitan Mustofa Nahra soal uang Rp11.000 triliun itu terkait dengan pernyataan Jokowi tersebut.

Ditelusuri dari berita yang ditanggapi Mustofa Nahra, SBY pernah bercerita soal niatnya memindahkan ibu kota saat masih menjadi Presiden.

Dilansir dari Merdeka.com, SBY awalnya menyatakan bahwa ia menghargai inisiatif dan pemikiran Presiden Jokowi untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru.

Baca Juga: Ruhut Sindir Anies yang Nikahkan Anak Pakai Bahasa Arab, Mustofa...

Lalu, ia menceritakan bahwa ketika Demokrat berada di pemerintahan, selaku Presiden, dirinya juga pernah memikirkan untuk membangun pusat pemerintahan yang baru.

“Konsep kami memang sedikit berbeda. Pusat pemerintahan baru yang kami pikirkan dulu terletak di kawasan Jawa Barat, dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Jakarta, menuju ke arah timur,” kata SBY saat menyampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun di JCC, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

SBY mengatakan bahwa konsep ini seperti yang dilakukan Malaysia yang membangun Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru, di luar Kuala Lumpur.

“Setelah kami pikirkan dan oleh selama 2 tahun, rencana ini kami batalkan. Pertimbangan kami waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak,” lanjutnya.

Di samping itu, lanjut SBY, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh diabaikan.

Karenanya, lanjut SBY, Demokrat sangat mengerti jika Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran yang serupa.

Ia menyinggung bahwa beban Jakarta memang sudah terlalu berat, melebihi daya dukung yang dimilikinya.

Kendati demikian, SBY yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat mengingatkan Pemerintahan Jokowi soal sumber daya, termasuk anggaran, yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru tersebut.

“Kami pelajari, dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunannya,” tuturnya.

Bagikan