Sebut Upaya Penggeledahan Langgar Aturan, PDIP: Penyidik KPK Ugal-ugalan

Terkini.id, Jakarta – Konflik antara PDIP dan KPK berlanjut menjadi saling tuding. PDIP menuding rencana penggeledahan KPK di kantor PDIP tidak sesuai prosedur karena tidak memenuhi syarat.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyebutkan, rencana penggeledahan di ruang sekretariat DPP PDI Perjuangan tidak dikabulkan lantaran penyidik KPK tak bisa menunjukkan surat tugas.

“Kita hormati tugas penyidik KPK di lapangan tapi penyidik tidak mampu menunjukkan dan membacakan surat tugas kedatangannya ke DPP PDIP,” ujar Masinton seperti dikutip dari BBC.

“Baik perkara apa, kemudian objek yang mau digeledah apa. Dengan berlakunya UU yang baru, dirancang untuk petugas KPK taat pada prosedur hukum acara,” sambungnya.

“Kalau (surat tugas dan izin penggeledahan) itu tidak dilengkapi, kita tidak tahu itu petugas apa. Cuma ngaku-ngaku doang dari KPK.”

“Tim lapangan bertindak ugal-ugalan.”

Namun begitu PDI Perjuangan, katanya, berkomitmen membantu KPK mengungkap dugaan suap yang melibatkan kadernya, Harun Masiku. Komitmen yang dimaksudnya termasuk membiarkan ruangan kantor PDIP digeledah.

“Ya kalau dugaan mau ke siapapun, silakan asal sesuai prosedur hukum.”

“Silakan saja (digeledah) asal jelas objeknya mana, sehingga penegakan hukum jangan menabrak aturan hukum.”

Seperti diketahui, upaya KPK menggeledah kantor PDIP lantaran KPK mengungkap kasus suap anggota KPU terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI.

Satu orang politikus PDIP menjadi tersangka dan disinyalir masih ada politikus PDIP yang terlibat.

KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka yang diduga sebagai penerima adalah Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, orang kepercayaan Wahyu sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu.

KPK juga menetapkan status tersangka kepada Harun Masiku dan Saeful Bahri yang diduga sebagai pemberi.

Namun, tersangka Harun Masiku yang merupakan politikus PRIP hingga kini berstatus buron.

Kasus ini bermula ketika Wahyu Setiawan diduga meminta uang sebesar Rp900 juta kepada Harun Masiku agar ditetapkan oleh KPU menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu menggantikan caleg yang meninggal, Nazaruddin Kiemas.

Padahal, keputusan KPU pada 31 Agustus 2019 menyatakan Riezky Aprilia sebagai pengganti mendiang Nazaruddin Kiemas lantaran memperoleh suara terbanyak kedua di dapil Sumsel I.

Keputusan KPU dalam rapat pleno 7 Januari 2020 juga menyatakan menolak surat permohonan PDI Perjuangan yang meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR pengganti Nazaruddin.

Komentar

Rekomendasi

Sebelum Meninggal, Shaifuddin Bahrum Menulis Puisi Mengharukan

Kedapatan Tak Pakai Helm, Imam Masjid di Makassar Dihukum Baca Hafalan Alquran

Gowa Terpilih Sebagai Lokasi Simulasi Peringatan Dini Bencana Banjir

Siaga Bencana, Warga Gowa Lakukan Simulasi Peringatan Dini dan Evakuasi Banjir

Bunuh Bayi dari Hasil Mesum dengan Pacar, Wanita Bercadar Ini Ditangkap Polisi

Resmi Jabat Dirut Garuda, Ini Rekam Jejak dan Karir Irfan Saputra

Hendak Pamer Skill Berkendara, Wanita Berhijab Ini Malah Terjungkal dari Sepeda Motor

Adu Jotos di Pinggir Jalan, Bapak Tua Ini Tersungkur Dihajar Pria Bertato

BPPD Sulsel Berduka, Shaifuddin Bahrum Sang Sutradara Film Ati Raja Tutup Usia

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar