Sekda Sulsel Pertanyakan Usulan DPRD Terhadap Ranperda Bantuan Keuangan Desa

DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna membahas dua Ranperda usulan DPRD yaitu, Ranperda Bantuan Keuangan Desa dan Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal, di DPRD Sulsel, Jumat 19 Juli 2019.

Terkini.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani mengapresiasi DPRD Sulsel dalam mengusulkan Rencana Pembentukan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Keuangan Desa.

Menurut Abdul Hayat, bantuan keuangan desa sebagai bentuk mewujudkan kemandirian desa dalam hal menyelesaikan persoalan desa seperti kemiskinan.

Hanya saja, ia berpendapat memberikan bantuan keuangan desa melalui Peraturan Daerah (Perda) perlu dikaji kembali. Sebab ada 2230 desa di Sulsel.

“Apakah semua desa itu mendapatkan bantuan keuangan, mohon penjelasan DPRD?,” tanya Abdul Hayat, pada Rapat Paripurna dengan agenda membahas dua Ranperda usulan DPRD yaitu, Ranperda Bantuan Keuangan Desa dan Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal, di DPRD Sulsel, Jumat 19 Juli 2019.

Ia menambahkan, dalam ketentuan pasal 133 ayat 3 menyangkut tentang pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan oleh peraturan daerah.

“Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan peraturan gubernur no 11 tahun 2014 tentang tata cara pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD, jadi bagaimana implikasi ranperda ini terhadap aspek keuangan daerah menggunakan APBD, hal ini perlu dikaji kembali,” ungkapnya.

Pendapat dari Sekda Sulsel itu, akan dijawab DPRD pada rapat paripurna berikutnya.

Berita Terkait