Semangat Kartini Lestarikan Lingkungan

Kartini
Ilustrasi Hari Kartini. (foto: liputan6.com)

Terkini.id – Hari Kartini yang diperingati setiap tahun pada tanggal 21 April, paling banyak dimeriahkan dengan menggunakan kebaya hingga mengadakan lomba memasak.

Soal tradisi memakai kebaya di hari Kartini bisa dimaklumi, namun pagelaran tersebut jangan sampai mengaburkan esensi perjuangan Kartini.

Sejarah bangsa ini mencatat, Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 sebagai anak dari Bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat.

Waktu kecil, Kartini bisa sekolah di ELS (Europese Lagere School) meskipun pada masa itu banyak anak-anak sebayanya yang tidak bisa bersekolah.

Saat remaja, Kartini tidak bisa sekolah lebih tinggi lagi karena adanya adat “pingit” atau tidak boleh keluar rumah bagi seorang gadis. Meski demikian, ia tetap rutin berkirim surat kepada teman-temannya yang sebagian besar merupakan orang Belanda.

Namun, perjuangannya harus terhenti karena meninggal dunia dalam usia 25 tahun tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Setelah Kartini meninggal, surat-suratnya dikumpulkan dan dijadikan buku yang diberi judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Untuk menghargai jasanya untuk kesetaraan hak perempuan, maka setiap tanggal 21 April yang merupakan tanggal lahirnya diperingati sebagai hari Kartini.

Memaknai hari Kartini adalah momentum untuk merefleksikan pemikiran visioner Kartini dalam menagih tanggung jawab negara terkait kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara khususnya untuk perempuan.

Di bidang lingkungan, praktek pembangunan yang hanya memberikan keuntungan pada sekelompok orang, sementara pada saat bersamaan mencerabut sumber-sumber kehidupan masyarakat membuat perempuan berhadapan dengan massifnya industri ekstraktif, seperti perusahaan tambang, kelapa sawit, tebu, maupun proyek infrastruktur pembangunan jalan, bandara serta reklamasi pantai.

Adapun perempuan petani semakin kehilangan hak-haknya dalam pengelolaan dan kedaulatan pangan serta sumber daya alam. Mereka berhadapan dengan alih fungsi lahan, perampasan tanah, penyeragaman bibit, hingga konflik agraria dengan dalih pencegahan laju perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Mengutip Inkuiri Nasional Komnas HAM tahun 2016 tentang konflik agraria yang terjadi pada kawasan hutan, dipaparkan salah satunya tentang bagaimana perempuan di masyarakat adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sedang menghadapi konflik kehutanan.

Pada dasarnya, masyarakat adat Matteko sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Mereka memiliki kearifan lokal untuk menjaga hutan di wilayahnya.

Misalnya, mereka mempunyai Ompo (hutan adat). Kayu-kayu yang ada di Ompo hanya boleh ditebang untuk suatu alasan, yaitu untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, atau apapun yang merupakan kepentingan umum.

Masyarakat adat Matteko juga punya hutan ulu ere (hulu air) yang pohon-pohonnya sama sekali tidak oleh ditebang, karena hutan ini berfungsi sebagai sumber air yang penting bagi sawah-sawah mereka.

Pemangku adat akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar berbagai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan-hutan tersebut.

Sejak hutan pinus semakin meluas dan masyarakat dilarang memanfaatkan pinus tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, keberadaan Ompo mulai terancam.

Beberapa perempuan bersama anggota masyarakat lainnya  terpaksa mengambil kayu di hutan Ompo secara sembunyi-sembunyi, walaupun dilarang secara adat. Hal tersebut mereka lakukan karena ketika mereka mengambil pohon pinus, mereka akan dikriminalisasi oleh Dinas Kehutanan.

Masih di Sulawesi selatan, pejuang perempuan dari Takalar juga sedang melawan tambang pasir laut, di Enrekang sedang terjadi konflik klaim kawasan hutan lindung, sedangkan di Maros perempuan-perempuan sedang berusaha menyelamatkan kawasan karst.

Berbagai landasan hukum sebenarnya sudah diupayakan untuk dibangun guna mendukung keterlibatan perempuan dalam pembangunan secara politis dan afirmatif. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah 30%, terutama untuk duduk di parlemen.

Implikasi dari Undang-Undang ini adalah perempuan dapat memiliki keterlibatan langsung dalam berbagai pengambilan kebijakan, terutama berkaitan dengan lingkungan hidup.

Misalnya pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 65 Ayat (1) “Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Adanya UUPPLH dan undang-undang yang mengatur kuota perempuan dalam legislatif akan meningkatkan potensi perempuan untuk dapat dilibatkan dalam pelestarian lingkungan.

Kemudian, pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bagian III UUPPLH dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pasal 15 UU Nomor 32 tahun 2009) disebutkan bahwa dalam membuat kebijakan terhadap pembangunan di suatu daerah harus didasarkan pada prinsip berkelanjutan dan menjamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya juga terdapat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, Pasal 9 Ayat 3; dan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 68 Ayat (1) dan (2).

Berbagai regulasi yang dibuat oleh negara di atas dapat menjadi dasar dalam memperjuangkan kelestarian serta kesetaraan hak perempuan dalam pengelolaan lingkungan.

Namun berbagai regulasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar peran perempuan bisa menjadi arus utama, serta dapat memperbaiki posisi dan hak perempuan.

Pekerjaan rumah ini harus diselesaikan bersama sehingga tidak hanya sekedar menjadi wacana di tengah masyarakat.

Untuk menghentikan berbagai ketidakadilan terhadap hak dan posisi perempuan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan, maka perempuan harus mengambil inisiatf untuk tampil dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam program atau aktifitas yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Perempuan juga hendaknya berpartisipasi aktif baik secara kultural maupun struktural dalam mendorong serta memfasilitasi agar terbentuk aliansi dan jaringan dengan komponen masyarakat sipil yang lain seperti LSM, Akademisi, berbagai asosiasi profesi, kaum petani, nelayan, dan lain-lain yang memiliki keberpihakan terhadap hak perempuan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Oleh sebab itu dalam memperingati hari Kartini, kesadaran perempuan harus diinternalisasi dengan semangat Kartini, yaitu menjadi perempuan maju yang mandiri namun peka terhadap kondisi sosial dan kelestarian lingkungan.

Selamat Hari Kartini.

Penulis: Maemanah (Akademisi di Universitas Sawerigading Makassar)

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Headline

Tidak Kompak Makzulkan Gubernur Sulsel

Terkini.id, Makassar - Satu dari beberapa poin rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel adalah memberhentikan atau memakzulkan Gubernur Sulsel.Namun, para anggota Pansus tidak satu