Serapan Anggaran Kelurahan di Makassar Minim, Dewan Sebut Masalah Klasik

Terkini.id, Makassar – Serapan anggaran kelurahan di Kota Makassar belum terealisasi sepenuhnya. Padahal, batas waktu realisasi program tersebut hingga akhir tahun 2020.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Kasrudi mengatakan akar masalahnya klasik. Persoalan petunjuk teknis penganggaran dan prosedur administrasi menjadi alasan yang kembali terulang dari Pemerintah Kota Makassar.

Kejadian serupa kembali terulang, Karsudi menuding tidak ada pejabat yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut.

“Itu juknisnya kan belum ada, apalagi pejabat (PNS) di kelurahan itu tidak ada. Laporannya sudah ada perbaikan mungkin ada beberapa yang tidak tersentuh sehingga mereka ini masih takut,” kata Kasrudi, Senin, 9 November 2020.

Mungkin Anda menyukai ini:

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, legislator Gerindra itu mengatakan akan segera melakukan pertemuan dengan sejumlah lurah dan BPKAD dalam waktu dekat.

Baca Juga: Bangkitkan Gairah Kuliner di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Sosialisasi Ihwal FoodStartup...

“Minggu ini kita akan panggil kelurahan. Beberapa lurah mengatakan juknisnya lambat disampaikan,” ujar Kasrudi.

Selain itu, Kasrudi mengatakan, berdasarkan data, realisasi anggaran kelurahan pada bidang pemberdayaan masyarakat sudah rampung. 

“Sisa fisik yang belum, itu yang rata-rata belum terlaksana. Kemungkinan besar tercapai karena kelurahan sudah akan selesaikan awal Desember,” kata dia.

Baca Juga: COC Makassar Sabet Juara 1 Honda Sport Dyno Competition

Ia mengatakan, saat ini, presentase realisasi anggaran sudah mencapai 80 persen. Kasrudi mengatakan dirinya optimis bisa rampung di akhir tahun.

Sementara itu, Lurah Lae-lae Hamid mengatakan persoalan administrasi masih menjadi kendala di wilayahnya. 

Penganggaran sulit dilakukan lantaran di daerahnya hanya ada dua PNS yakni dirinya sendiri bersama sekretaris lurah (seklur).

“Jadi itu kendalanya kami Pak, ada semacan ketakutan itu masalah administrasinya, kelengkapan pejabatnya, kan punya tugas masing-masing itu KPA lurah, masalah administrasi Seklur, kepala seksi itu PPPK-nya yang memeriksa hasil pekerjaan, yang terakhir itu bendahara dan semua ini harus ASN,” katanya.

Laporan terakhir Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) realisasi anggaran masih sangat minim lantaran baru mencapai Rp 4 milliar dari total sekitar Rp 60 milliar dengan rincian Rp 416 juta per kelurahan.

Bagikan