Serba-serbi Suara Warga Tolak Ibu Kota Nusantara, ‘Jangan Sampai Seperti Kota Hantu di Myanmar Karena Minim Keterlibatan Publik’

Terkini.id, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, kini telah disahkan menjadi salah satu komponen hukum oleh DPR RI.

Dengan begitu, pemindahan dari ibu kota lama ke ibu kota baru, sudah dapat dimulai tahun ini.

Jika ditotal secara keseluruhan, mega proyek Ibu Kota Negara Baru disebut membutuhkan anggaran sebesar Rpp466 triliun hingga Rp486 triliun. Kemudian sebanyak 19 persen atau Rp 80 triliun pendanaan berasal dari APBN, dan sisanya berasal dari berbagai bentuk kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN.

Baca Juga: Rencana Pembangunan IKN Terus Dijalankan, Warganet: Ajak Masyarakat Patungan Seakan...

Pemindahan ibu kota ini sangat terkesan memaksakan dan dikebut oleh pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini mengakibatkan kekhawatiran di benak warga Jakarta. Pasalnya, mereka tengah berusaha untuk memulihkan perekonomiannya lagi, pasca terpuruk akibat pandemi.

Seperti salah satu yang diutarakan oleh perantau Jakarta, Roy (38), mengkhawatirkan keadaan ekonomi di Jakarta akan memburuk saat berpindah ibu kota.

Baca Juga: Pendakwah Arrazy Sebut Imam Mahdi Akan Muncul dari Indonesia: Ini...

Ia juga berharap, pemindahan ibu kota ini bisa dibatalkan, atau minimal ditunda hingga keadaan pandemi ini membaik.

“Yang saya khawatirkan kalau setelah Ibu Kota pindah ke sana ekonominya merosot. Saya kurang setuju,” kata Roy saat ditemui wartawan saat berada di tepi jalan Pejaten Barat Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dikutip dari CNN Indonesia pada Jumat, 21 Januari 2022.

Roy memiliki keseharian kerja sebagai driver ojek online (ojol), yang belum mendapatkan penghasilan tetap. Salah satu yang bisa menambah penghasilannya adalah dengan mengantar jemput orang-orang yang bekerja di kantor pemerintahan.

Baca Juga: Pendakwah Arrazy Sebut Imam Mahdi Akan Muncul dari Indonesia: Ini...

Karena itu Roy khawatir, pemindahan ibu kota ini akan mempengaruhi profesi dan pendapatannya.

“Yang saya khawatirkan saya kena dampaknya, apalagi kalau kita antar jemput orang-orang yang kerja di kantoran ngerinya kena dampaknya,” jelas Roy.

“Saya enggak kerja di kantoran yang punya gaji tetap, saya cuma kerjanya kayak gini,” imbuhnya lagi.

Tidak hanya Roy, hal serupa juga disampaikan oleh Willy Angga Saputra (27), yang mengatakan bahwa ia juga tidak menyetujui dengan adanya perpindahan ibu kota.

Menurutnya, anggaran fantastis seperti itu harusnya lebih bisa difokuskan untuk pemulihan ekonomi negara yang sempat dihantam keras oleh pandemi covid-19.

Ia juga memaparkan bahwa, untuk saat ini bahkan masih banyak usaha UMKM dan perusahaan yang masih merintis dari awal, setelah di porak-porandakan oleh pandemi.

Juga masih banyak warga yang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup dimasa pandemi, harusnya ini bisa menjadi fokus pemerintah terlebih dahulu.

Tidak hanya dari kalangan para pekerja, mahasiswa pun juga mengatakan hal serupa. Mereka menolak dengan adanya pemindahan ibu kota negara secara terburu-buru seperti ini.

CNN Indonesia

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), ikut angkat bicara mengenai hal ini.

Bahkan ia mengkhawatirkan nasib dari perpindahan ibu kota ini, ia takut akan berujung seperti ibu kota baru Naypyidaw di Myanmar.

Naypydaw disebut sebagai kota hantu, karena sangat sepi pasca 16 tahun ditetapkan sebagai IKN Myanmar, menggantikan Yangon.

Bayu Satria, Ketua BEM UI menyebutkan hal tersebut sangat mungkin terjadi kepada ibu kota Nusantara, karena pemilihan ibu kota IKN dan perumusan kebijakannya, dilakukan sangat cepat dan juga minim keterlibatan publik.

“Jangan sampai proyek besar ini menjadi proyek mangkrak, yang pada akhirnya mengikuti jejak beberapa negara yang pernah gagal dalam pemindahan ibu kota,” kata Bayu kepada wartawan pada Kamis, 20 Januari 2022.

“Seperti Myanmar hingga menjadi Kota Hantu, karena minimnya keterlibatan publik dalam perumusan kebijakannya,” imbuhnya lagi.

Bukan hanya itu, dalam perumusan dan pengesahannya, RUU IKN hanya membutuhkan waktu sebulan, sedangkan jika dibandingkan dengan RUU yang lain bisa memakan waktu sangat lama bahkan mandek.

Padahal jika dilihat dari urgensinya, RUU yang kain lebih penting dari sekedar ambisi pemindahan ibu kota negara.

Selain itu, menurut Bayu, masih banyak hal lain yang lebih mendesak selain pemindahan IKN, seperti persoalan kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan yang pada dasarnya lebih urgen untuk direspon cepat oleh pemerintah.

Bagikan