Serikat Buruh Internasional Surati Jokowi Soal UU Cipta Kerja, Ini Isi Suratnya

Terkini.id, Jakarta – Setelah Undang-undang (UU) Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020, Serikat Buruh Internasional, Council of Global Union, menyurati Presiden Jokowi.

Dalam isi suratnya, Global Union berharap Jokowi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR tersebut.

“Kami sadar bahwa aksi massa dan pertemuan di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan yang serius. Kami berharap Anda akan mencabut hukum tersebut untuk menghindari (aksi) ini,” demikian isi surat Global Union yang ditujukan ke Jokowi, seperti dikutip dari cnnindonesiacom, Selasa 6 Oktober 2020.

Baca Juga: Ditekeng 3 Presidium, KAMI Desak Pemerintah Rehabilitasi Nama dan Kehormatan...

Global Union dalam suratnya tersebut mengaku memiliki kekhawatiran serius tentang berbagai ketentuan dan klaster, termasuk klaster tenaga kerja, klaster listrik, klaster pendidikan, dan klaster ketentuan deregulasi perlindungan lingkungan.

Menurut mereka, undang-undang tersebut tampak menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing di atas pekerja, komunitas, dan lingkungan.

Baca Juga: Netizen Sebut UU Cipta Kerja Sebagai Produk Pesanan, Berikut Tanggapan...

“Kami prihatin bahwa prosedur dan substansi file Omnibus Law Cipta Kerja tidak sejalan dengan kewajiban HAM Indonesia di bawah hukum hak asasi manusia internasioal,” ujar Global Union.

Mereka juga menyebutkan bahwa serikat pekerja telah diikutsertakan dalam diskusi dengan badan legislatif terkait pembahasan UU tersebut, namun tidak ada perubahan yang mewakilkan kepentingan mereka.

“Serikat pekerja sangat percaya bahwa gugus tenaga kerja dari Omnibus Law Cipta Kerja akan secara signifikan merusak hak-hak tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja Indonesia dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003,” ujar mereka.

Baca Juga: Netizen Sebut UU Cipta Kerja Sebagai Produk Pesanan, Berikut Tanggapan...

Dalam surat tersebut, Global Union juga menyuarakan keprihatinan karena klaster listrik dirancang untuk meliberalisasi dan pada akhirnya memprivatisasi listrik di Indonesia, serta melanggar persyaratan konstitusi untuk energi publik.

“Undang-undang tersebut mengurangi hak-hak tenaga kerja di sektor tersebut (listrik) dan akan menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen dan berkurangnya kapasitas pemerintah untuk merencanakan transisi yang adil ke energi terbarukan,” demikian isi surat Global Union.

Selain itu, pihaknya menyoroti keputusan DPR yang tetap mengesahkan RUU tersebut menjadi UU meski telah ditentang kuat oleh pekerja dan masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya, Global Union mendesak pemerintah Indonesia untuk merundingkan ulang dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja.

Bagikan