Sikap Tegas Wali Kota Parepare Terkait Polemik Tenaga Kebersihan Belum Terima Gaji

Walikota Parepare, HM Taufan Pawe (berkacamata)

Terkini.id, Parepare – Walikota Parepare, HM Taufan Pawe mengambil sikap tegas terkait polemik 29 orang petugas kebersihan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang tak kunjung diberikan haknya selama sembilan bulan.

Setidaknya, terdapat dua langkah yang sudah diambil oleh pihak pemerintah kota Parepare. Pertama, berjanji akan memulihkan hak 29 orang tenaga kebersihan, kedua akan menjatuhkan sanksi kepada kepala bidang pada dinas terkait.

“Saya sudah mengambil langkah responsif untuk mengambil langkah untuk mencari sumber masalah dengan melibatkan inspektorat. Meski belum secara resmi tapi sudah menemukan bahwa sumber masalahnya ada di Kabid, dan saya sudah perintahkan jatuhkan sanksi,” kata Walikota Parepare, HM Taufan Pawe, Jumat 12 Desember 2019 kemarin.

Tidak hanya itu, Taufan juga mengungkapkan, segera akan memulihkan kedudukan 29 tenaga kerja tersebut. Meski demikian, dia menyesalkan adanya kejadian tersebut.

Kata dia, awalnya memang yang mengeluarkan pengangkatan tenaga kerja kebersihan dengan Surat Keterangan (SK) Wali Kota. Namun, SK Wali Kota tersebut direvisi oleh Kepala DLH Parepare.

“Perlu dipahami Dinas yang mengelola tenaga honor dengan jumlah ratusan seperti itu tidaklah mudah. Sehingga, saya berikan ruang dan kesempatan sesuai dengan Diktum SK Wali Kota, bahwa apabila dikemudian hari ternyata SK Wali Kota perlu dilakukan revisi maka cukup kepala dinas yang lakukan,” jelasnya.

Dalam perjalanannya, kata Taufan, Plt DLH Parepare melakukan revisi 29 petugas kebersihan, karena kepala dinas memiliki wewenang hal subjektif untuk menilai petugas kebersihan dari segi kinerja. Namun, ternyata 29 orang tersebut tetap masuk kerja dengan alasan belum menerima SK pemberhentian.

“Itu sah, karena mereka Plt DLH punya wewenang itu. Tapi ternyata, 29 orang ini tetap bekerja alasannya belum menerima SK pemberentian. Fakta yang didapatkan inspektorat Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan, suda mengambil sk pemutusan tersebut di rumah Kepala Dinas,” ungkap Taufan.

“Ini hanya miss administrasi manajemen, apalagi tabiat dari pada oknum saya jadi pasti saya bayar kalau sudah ada pintu pembayaran itu sudah ada, saya akan perintahkan Kabag Hukum untuk memulihkan hak mereka,” tegas Taufan.

Komentar

Rekomendasi

Peduli Korban Bencana, DPD II Parepare berbagi ke Ratusan Warga

Wawali Ajak ASN Komitmen Jadikan Parepare Kota Smart City

Terima Kunjungan Mahasiswa Libam IAIN, Pangerang Ajak Bersinergi

Begini Kondisi Jembatan Jawi-jawi dan Tonrangeng Parepare Saat Ditinjau Gubernur dan Wali Kota

Gubernur Dukung Penuh Wali Kota Parepare Tangani Banjir

Putra Asal Parepare Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unhas

Bahas Soal Bencana Alam Walikota Parepare Kumpulkan Lurah dan Camat

Tak Tanggung-tanggung, Plt Kadishub Parepare Bakal Denda Pelaku Parkir Liar

Intens Pantau Pembangunan RS Hasri Ainun, Taufan: Kita Pastikan Progresnya Rampung

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar