Sikap Tegas Wali Kota Parepare Terkait Polemik Tenaga Kebersihan Belum Terima Gaji

Walikota Parepare, HM Taufan Pawe (berkacamata)

Terkini.id, Parepare – Walikota Parepare, HM Taufan Pawe mengambil sikap tegas terkait polemik 29 orang petugas kebersihan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang tak kunjung diberikan haknya selama sembilan bulan.

Setidaknya, terdapat dua langkah yang sudah diambil oleh pihak pemerintah kota Parepare. Pertama, berjanji akan memulihkan hak 29 orang tenaga kebersihan, kedua akan menjatuhkan sanksi kepada kepala bidang pada dinas terkait.

“Saya sudah mengambil langkah responsif untuk mengambil langkah untuk mencari sumber masalah dengan melibatkan inspektorat. Meski belum secara resmi tapi sudah menemukan bahwa sumber masalahnya ada di Kabid, dan saya sudah perintahkan jatuhkan sanksi,” kata Walikota Parepare, HM Taufan Pawe, Jumat 12 Desember 2019 kemarin.

Tidak hanya itu, Taufan juga mengungkapkan, segera akan memulihkan kedudukan 29 tenaga kerja tersebut. Meski demikian, dia menyesalkan adanya kejadian tersebut.

Kata dia, awalnya memang yang mengeluarkan pengangkatan tenaga kerja kebersihan dengan Surat Keterangan (SK) Wali Kota. Namun, SK Wali Kota tersebut direvisi oleh Kepala DLH Parepare.

“Perlu dipahami Dinas yang mengelola tenaga honor dengan jumlah ratusan seperti itu tidaklah mudah. Sehingga, saya berikan ruang dan kesempatan sesuai dengan Diktum SK Wali Kota, bahwa apabila dikemudian hari ternyata SK Wali Kota perlu dilakukan revisi maka cukup kepala dinas yang lakukan,” jelasnya.

Dalam perjalanannya, kata Taufan, Plt DLH Parepare melakukan revisi 29 petugas kebersihan, karena kepala dinas memiliki wewenang hal subjektif untuk menilai petugas kebersihan dari segi kinerja. Namun, ternyata 29 orang tersebut tetap masuk kerja dengan alasan belum menerima SK pemberhentian.

“Itu sah, karena mereka Plt DLH punya wewenang itu. Tapi ternyata, 29 orang ini tetap bekerja alasannya belum menerima SK pemberentian. Fakta yang didapatkan inspektorat Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan, suda mengambil sk pemutusan tersebut di rumah Kepala Dinas,” ungkap Taufan.

“Ini hanya miss administrasi manajemen, apalagi tabiat dari pada oknum saya jadi pasti saya bayar kalau sudah ada pintu pembayaran itu sudah ada, saya akan perintahkan Kabag Hukum untuk memulihkan hak mereka,” tegas Taufan.

Komentar

Rekomendasi

Berita Lainnya

Walikota Taufan Pawe Minta Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Vidcon Kemendagri, Ini yang Dibahas Walikota Parepare

Taufan Pawe Bilang Setiap Kebijakan Pemerintah Pusat Kami Pasti Akomodir

Begini Cara DLH Parepare Sikapi Aduan Warga

TP Bersama Forkopimda Parepare Pantau Pengalihan Arus di Perbatasan

THR dan Gaji 13 Tengah Dikaji di Tengah Pandemi Corona, Berikut Tanggapan Taufan Pawe

RSUD Andi Makkasau Parepare Ditunjuk Laksanakan TCM Covid-19, Hanya Tiga di Sulsel

Pemkot Parepare Bakal Lakukan Penambahan Box Disinfektan di Pasar Lakessi

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar