Simpulan TP: Pelapor Tak Mampu Buktikan Dalilnya

Sidang perkara Pilkada Parepare

Terkini.id, Makassar – Sidang ketujuh kasus dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Bawaslu Sulsel, tampaknya menjadi antiklimaks bagi pelapor Faisal A Sapada (FAS).

FAS yang tidak sekalipun menghadiri sidang, melalui tim kuasa hukumnya tidak mampu membuktikan dalil laporannya yang dituduhkan kepada Taufan Pawe (TP).

Sementara Taufan Pawe yang terus hadir hingga sidang ketujuh, Kamis malam, 27 April 2018, menyimpulkan bahwa sesuai bukti dan fakta persidangan tidak ada satupun yang menguatkan terjadinya dugaan pelanggaran TSM.

Menurut Taufan, semua dalil pelapor dipandang tidak punya nilai yuridis dan mengikat. Jadi kata dia, sangat wajar dikesampingkan dalil pelapor.

“Kami melihat ketidakmampuan pelapor menguraikan posita, padahal siapa yang dalilkan dia yang harus buktikan,” tegas Taufan dalam persidangan.

Soal keterangan ahli yang dihadirkan FAS, menurut Taufan, tidak perlu ditanggapi, karena uraiannya hanya histori dan pengalaman, sementara yang dibutuhkan adalah kajian ilmiah secara empiris dan norma ketentuan berlaku.

“Sangat jauh dari rumusan TSM, ahli hanya berkisah soal pengalaman, sementara kasus ini adalah dugaan pelanggaran TSM,” imbuh Taufan yang berlatar belakang pengacara.

Yang paling telak kata Taufan, pelapor tidak mampu menghadirkan saksi bernama H Edi yang berada di dalil laporannya. Jadi Taufan menyimpulkan, itu adalah Edi khayalan versi pelapor.

Ditambah dalil laporannya yang menyebutkan 500 orang menghadiri kegiatan di posko pemenangan Taufan-Pangerang pada malam itu, namun kenyataan, saksi fakta FAS yakni Asraf Resifa Jafar alias Resi justru menyebutkan paling banyak 100 orang yang hadir.

Panwaslu Parepare juga lanjut Taufan, terkesan terburu-buru mengeluarkan rekomendasi. Menurut dia, apa mungkin ada tekanan atau intimidasi dari pihak lain.

“Jelasnya prematur laporan pelapor dan tidak mampu memberikan bukti-bukti penguat. Padahal Ketua Panwaslu mengaku unsur TSM tidak terpenuhi sehingga tidak meneruskan ke Bawaslu, hanya diteruskan ke Polres Parepare,” papar Taufan.

Dalam sidang Taufan juga sempat menyinggung adanya janji pemberian motor oleh tim FAS kepada saksi, jika FAS pasti melawan kotak kosong alias pasangan Taufan-Pangerang didiskualifikasi.

“Itu sesuai kesaksian Kaharuddin, Ibrahim, dan Hr, yang tidak dibantah oleh pelapor. Kita ingin membuka fakta itu, tapi pelapor tidak mau menghadirkan Resi untuk dikonfrontir dengan tiga saksi itu,” beber Taufan.

Sementara tim hukum FAS dalam simpulannya lebih banyak berasumsi mengarahkan agar kasus ini adalah pelanggaran TSM, tanpa didasari oleh fakta dan bukti yang kuat.

“Intinya membungkus politik uang dengan kemasan lebih soft atau santun. Modus jadi metamorfosa pelanggaran,” kata tim kuasa hukum FAS, Ahmad Tawakkal Paturusi.

Dalam uraian simpulannya, Ahmad Tawakkal bahkan sempat salah menyebutkan wali kota Parepare menjadi wali kota Makassar.

Dalam sidang yang berlangsung sejak Senin 16 April 2018 sampai Selasa 24 April 2018 atau enam kali sidang itu, Taufan Pawe dengan tim hukumnya memang tampak lebih siap.

Taufan Pawe mampu menghadirkan 10 saksi, dan kesemuanya merupakan saksi fakta, ditambah dengan keterangan dua ahli yang berkompeten yakni ahli hukum tata negara dan administrasi serta ahli perancang perundang-undangan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Sementara tim hukum FAS hanya menghadirkan tiga saksi. Yakni hanya satu saksi fakta, dua sisanya yang merupakan tim pemenangan FAS, tidak bersentuhan langsung dengan kejadian.

Keduanya, Edi Rauf dan Zaenal Azis Mandeng hanya mengetahui kejadian dari saksi fakta Resi, lalu melaporkan ke Panwaslu. Satu keterangan ahli yang dihadirkan FAS yakni Bambang Eka Cahya Widodo, bukanlah ahli hukum, melainkan ahli politik dan pemilu.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Maros

Anggaran Pilkada Maros 2019 Rp31,1 Miliar

Terkini.id -- Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros bakal menelan anggaran sebesar Rp31,1 miliar.Hal itu berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang