Masuk

Soal BLT Minyak Goreng, Faisal Basri Sebut ini Kebodohan Pemerintah: Perilaku Masyarakat Rusak

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Pakar Ekonomi Senior, Faisal Basri menyoroti adanya BLT minyak goreng yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Menurutnya langkah ini adalah kebodohan pemerintah dalam menangani masalah minyak goreng sehingga dampaknya sangat besar terhadap rusaknya perilaku masayarakat.

Faisal Basri menyebut Indonesia merupakan produsen nomor satu sawit yang produksinya jauh melebihi dari kebutuhan. Namun, Indonesia saat ini sedang mengalami masalah serius terkait minyak goreng.

“Satu keluarga misalnya dapat dua liter anaknya dia bawa nih, anak kan nggak perlu nunjukin KK (Kartu Keluarga) anaknya dia bawah macem-macem gitu, dapat empat. Jadi rusak, perilaku masyarakat itu jadi rusak gara-gara pemerintah dan negara harus bertanggung jawab”, kata Faisal Basri, dikutip dari kanal YouTube VDVC Talk, Sabtu 9 April 2022.

Screenshot perbincangan Faisal Basri di VDVC Talk (YouTube).
Baca Juga: Antisipasi Penimbun, Distributor Minyak Goreng Batasi Jumlah Pembelian

Salah satu yang menjadi penyebab kelangkaan dan harga mahal minyak goreng yakni pemerintah mengklaim pengusaha CPO lebih memilih mengekspor karena harganya yang jauh lebih mahal daripada penjualan dalam negeri.

Namun menurut Faisal Basri, klaim pemeritah itu keliru karena jika melihat data meskipun harga CPO melonjak, ekspor hanya naik sekitar 0,2 juta.

“Kalau untuk minyak goreng kan kebodohan. Jadi gini, kita kan produsen nomor satu untuk sawit, sawit itu produksi jauh melebihi dari kebutuhan”, ujarnya.

Baca Juga: Jual Minyak Goreng Fiktif, Mahasiswi Berhasil Tipu Ratusan Orang

“Kata pemerintah kelangkaan minyak goreng ini karena pengusaha CPO lebih mengutamakan ekspor karena harga ekspornya bagus, salah, kenapa? Karena data menunjukkan walaupun harga sawit melonjak CPO melonjak, ekspor hanya naik dari 34 juta ton menjadi 34,2 juta ton, jadi Cuma 0,2 juta, nggak bener, salah”, lanjutnya.

Menurut Faisal Basri, Kelangkaan minyak goreng ini dipengaruhi oleh penetapan dua harga oleh pemerintah sehingga logika pembeli akan mencari yang murah .

Menurutnya, BLT minyak goreng bukan soluasi yang tepat di tengah polemik minyak goreng ini, semestinya yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan harga minyak goreng sehingga masyarakat bisa menjangkau harga pasar.

Selain itu, dia menyabut tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam masalah ini dan orang yang bertanggung jawab dibalik polemik ini bungkam seolah tidak terjadi apa-apa dan juga akar dari permasalahan ini tidak pernah dibicarakan dan diselesaikan sehingga polemik minyak goreng masih terjadi sampai saat ini.

Baca Juga: Jika Masih Sayang Nyawa, Jangan Coba Campur Sambal Buatanmu dengan Dua Bahan Ini!

“Yang paling bertanggung jawab tidak pernah bicara soal ini, Luhut Pandjaitan. Dia Menko Marves yang juga membawahi ESDM. Jadi ini bukan isu pertanian,bukan isu perdagangan jadi ini efek macem-macem nya itu karena yang dibicarakan tapi akar masalahnya nggak pernah diselesaikan”, lanjutnya.

lebih lanjut, dia mengatakan ada ketimpangan antara subsidi pemerintah untuk sawit dan pajak. Dia menyebutkan jika pengusaha sawit harus membayar pajak dengan patokan angka 10, maka dia dapat subsidi 12.

“Jadi banyakan dikasi negara seperti dia yatimpiatu daripada dia menyumbang ke negara. Gara-gara, maaf ya, ketololan pemerintah. Sebetulnya mereka bukan tolol tapi pura-pura nda tau karena apa? Karena mengabdikan hidupnya buat oligarki”, tandasnya.