Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Persetujuan Indonesia dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyita perhatian banyak pihak. Hal ini lantaran resolusi tersebut meminta Rusia menyetop invasi ke Ukraina.
Guru besar hukum internasional UI, Hikmahanto Juwana turut menyayangkan persetujuan tersebut. Himahanto menjabarkan beberapa alasan yang menurutnya tidak tepat jika Indonesia ikut dalam konflik tersebut.
Alasan pertama, Hikmahanto merasa seolah-olah Indonesia berada dalam posisi sebagai hakim terkait serangan Rusia. Sebab secara tidak langsung, Indonesia menentukan invasi Rusia sebagai sebuah kesalahan.
“Padahal dua negara yang berseteru pasti memiliki justifikasi berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional. Satu hal yang pasti Rusia tidak akan menyatakan dirinya melakukan perang agresi atau serangan terhadap integritas wilayah negara lain,” ujar Hikmahanto dikutip dari Detik.com pada Kamis 3 Maret 2022.
Alasan kedua, Indonesia sama saja mendukung Amerika Serikat dkk. Seharusnya, sebagai negara yang menerapkan bebas aktif, Indonesia menjaga jarak yang sama dalam perseteruan Rusia dan Ukraina.
- Heboh, Peramal Peringatkan Ancaman Perang Dunia 2023
- Jokowi Ingatkan Masyarakat Harga Mie dan Roti Bisa Naik karena Konflik Rusia dan Ukraina
- Natalius Pigai Kecam Sikap Jokowi terhadap Konflik Rusia-Ukraina, Ruhut: Di Mata Kau, Apa yang Dilakukan Presiden Pasti Salah
- G20 Indonesia Tetap Undang Rusia Meski Sedang Konflik dengan Ukraina
- Suara Lantang Untuk Rusia Ukraina Tapi Bungkam Konflik Israel Palestina, Senator Irlandia: Harusnya Kata Penjajah Diterapkan Pada Negara Israel!
“Kedua, dengan posisi mendukung berarti Indonesia hanya mengekor AS dan kawan-kawan (dkk). Sebagai negara yang menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif seharusnya Indonesia menjaga jarak yang sama dalam perseteruan antara Ukraina dan Indonesia,” ujar Hikmahanto.
“Ketiga, Indonesia seolah melupakan sejarah yang pernah dialami di masa lalu. Di masa lalu Indonesia pernah pada posisi seperti Rusia terkait status Timor Timur (Timtim),” tuturnya.
Saat itu, jelas Hikmahanto, narasi yang digunakan oleh Indonesia adalah rakyat Timtim berkeinginan bergabung ke Indonesia. namun oleh AS dkk dihakimi sebagai tindakan aneksasi.
“Terakhir, posisi yang diambil oleh perwakilan Indonesia di PBB tidak sesuai dengan arahan dari Presiden,” jelas Hikmahanto.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.