Soal Laporan Warga, Panwaslu Pastikan Tidak ada PSU di Parepare

Panwaslu Parepare
Ketua Panwaslu Kota Parepare, Zainal Aznun

Terkini.id, Parepare – Meskipun Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Parepare menyatakan tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Parepare, setelah melakukan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare tahun 2018, namun Paslon nomor urut 2 tetap mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konsitusi.

Ketua Panwaslu Kota Parepare, Zainal Aznun menegaskan, kalau tiga item laporan warga terkait dugaan pelanggaran proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare diantaranya, adanya pemilihan siluman, pembongkaran kotak suara atau kotak suara tidak tersegel, dan pemilih dibawah umur tidak diteruskan Panwaslu Parepare.

“Kami sudah tangani persoalan tersebut dan kami sama sekali tidak menemukan adanya pelanggaran yang berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang,” kata Zainal Aznun.

Zainal menuturkan, dari tiga laporan warga tersebut, untuk laporan pemilih siluman itu pihaknya tidak teruskan bersama dengan pemilih dibawah umur, sementara pembongkaran kotak suara atau kotak suara tidak tersegel, itu hanya dikenakan sanksi Administrasi.

“Dari tiga laporan tersebut hanya satu yang kami teruskan ke KPU yakni pembongkaran kotak suara beserta kotak suara tidak tersegel, karena terindikasi adanya pelanggaran administrasi saja,” jelasnya.

Pembongkaran Kotak Suara murni kelalaian Petugas KPPS

Diapun mengurai, kalau pembongkaran kotak suara beserta kotak suara tidak tersegel tersebut murni hanya merupakan pelanggaran administrasi, karena diduga kuat ada kelalaian penyelenggara dalam hal ini KPPS.

“Kejadian tersebut murni karena kelalaian Petugas KPPS, namun itu sudah ditangani dengan baik bersama semua pihak, sehingga kami hanya rekomendasikan untuk diberikan sanksi administrasi,” urai Zainal.

Terkait indikasi PSU, Zainal mengaku kalau ketiga laporan tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 112 nomor 1 tahun 2015.

“Semua tidak ada yang memenuhi pasal 112 nomor 1 tahun 2015, jadi tidak ada indikasi dikakukannya PSU,” tegasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini