Soal Pembagian Zonasi bagi Casis, Begini Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Barru

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Abustan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Abustan

Terkini.id, Barru – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Abustan, memaparkan peraturan baru Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam menentukan zonasi pendidikan bagi masyarakat yang hendak menjadi Calon Siswa (Casis) mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas.

Sistem zonasi, meliputi Domisili, Afirmasi, Akademik, dan Non zonasi. Sedangkan Non Zonasi meliputi Prestasi (bidang iptek, seni,  Olga,  keagamaan & kepramukaan) dan Khusus (dari luar provinsi dan anak dari anggota TNI/Polri/ASN karena orang tua pindah tugas).

Pembagian zonasi tersebut, kata Abustan, telah diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2018.

“Pembagian sistem bagi para calon siswa itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018, termasuk di dalamnya melakukan pengesahan atau legalisir terhadap Kartu Keluarga, penghargaan dalam bidang prestasi akademik,”katanya.

Dia menjelaskan, kalau tujuan adanya legalisir tersebut kata Abustan, tidak lain untuk memastikan kebenaran dari berkas yang diajukan para pendaftar baik di tingkat SD, SMP dan Juga SMA yang sekarang ini penanganan untuk SMA melalui Dinas Pendidikan Propinsi Sulsel.

“Itu dilakukan semata-mata hanya untuk menghindari adanya kecurangan, penggandaan, atau pemalsuan dokumen yang diajukan para calon siswa, karena untuk penggandaan sertifikat prestasi akademik mudah untuk dilakukan, sehingga jika dilegalisir maka datanya akan terbaca di dinas atau instansi yang mengeluarkan,”terangnya.

Dia mengungkapkan, kalau sekarang memang perlu adanya zonasi bagi setiap calon siswa, sehingga tidak ada lagi sekolah yang banyak pendaftarnya karena dianggap sebagai sekolah yang unggulan, tapi semua menyesuaikan dengan jarak masing-masing.

“Jadi yang utama juga adalah penentuan jarak, setiap calon siswa itu harus berada pada jarak yang ditentukan, jadi tidak ada lagi bilang saya masuk di sekolah ini karena bagus, tapi semua siswa sekolah tersebut adalah masyarakat yang berada tidak jauh dari sekolah itu berada,”pungkasnya.

Dia menambahkan, kalau hal itupun perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi perbedaan antara siswa yang kurang pintar dengan yang sudah pintar, dan siswa mampu belajar bersama antara yang masih kurang pintar dengan yang sudah pintar.

“Selain itu juga dengan adanya pemetaan wilayah maka secara otomatis bisa menekan biaya pendidikan, karena masyarakat tidak perlu lagi pergi jauh untuk sekolah karena mereka sekolah di dekat rumah mereka,”ucapnya.

Untuk zonasi lokasi atau pendaftaran melihat alamat dia, maka pihaknya mengaku sesuai dengan peraturan Mendikbut, jelas dikatakan didalamnya minimal berstatus warga disekitar wilayah tersebut atau memegang Kartu Keluarga dengan alamat itu, paling lambat enam bulan sebelum pendaftaran.

“Jadi persyaratan KK yang dianggap warga memang berada di sekitar wilayah tersebut, jika dia sudah berdomisili di wilayah tersebut selama enam bulan,”urainya.

Terkait adanya jaringan bagi pendaftar online di tingkat SMA di Kabupaten Barru, dirinya mengaku tidak mengetahui hal tersebut, dan segala proses pendaftaran SMA itu diatur sepenuhnya oleh pemerintah Propinsi.

“Untuk SMA itu diatur sepenuhnya propinsi, kalau untuk SD dan SMP kami masih berlakukan peendaftaran manual. Jadi kalau itu terkait SMA kami di Barru tidak mengurusi lagi, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Propinsi, namun dia meyakini kalau jaringan pendaftaran yang digunakan Propinsi itu jaringan kualitas bagus, tapi untuk jelasnya silahkan hubungi propinsi atau satker terkait yang ada di Barru,”jelasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini