Soal Perempuan Berhijab Menikah di Gereja, Wamenag Zainut: Pernikahan Beda Agama Itu Tidak Tercatat di KUA!

Terkini.id, Jakarta –Setelah menjadi perbincangan hangat soal perempuan berhijab menikah di Gereja Kota Semarang, akhirnya Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi buka suara.

Sebelumnya, dalam video yang viral di medsos itu tampak pengantin tengah menjalani prosesi pernikahan di gereja. Di antara kedua mempelai itu ada seorang pastor.

Pengantin perempuan dalam video itu tampak memakai jilbab, sedangkan mempelai prianya mengenakan jas hitam.

Baca Juga: Deklarasi Anti Islamophobia, Denny Siregar: Yang Suka Ngadu Domba Elu,...

Wamenag Zainut Tauhid Saadi mengatakan pihaknya sudah mengklarifikasi soal pernikahan beda agama tersebut ke Kanwil Kemenag Jawa Tengah.

Hasilnya, kata dia, pernikahan beda agama seperti yang heboh di media sosial itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Baca Juga: Hidayat Nur Wahid dan Slamet Maarif Dukung GNAI, Warganet: Menjual...

“Peristiwa pernikahan beda agama yang viral di media sosial itu tidak tercatat di KUA,” kata Zainut Tauhid dalam keterangan.

Selain itu, Wamenag Zainut bahkan mengatakan hingga kini di Indonesia masih berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 aturan itu menyebut perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

“Pasal ini bahkan pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014 dan sudah keluar putusan MK yang menolak judicial review tersebut,” tutur dia.

Baca Juga: Hidayat Nur Wahid dan Slamet Maarif Dukung GNAI, Warganet: Menjual...

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut seharusnya semua pihak, termasuk konselor pernikahan dan para mempelai, bisa mengikuti aturan hukum di Indonesia menyikapi urusan perkawinan. Dilansir dari Jpnn. Rabu, 9 Maret 2022.

Hidayat mengatakan itu menanggapi heboh video yang merekam pernikahan beda agama di sebuah gereja, Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Seharusnya semua pihak mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia,” kata HNW.

1 2
Selanjutnya
Bagikan