Soal Usul Provinsi Sunda, Ridwan Kamil : Yang Ingin Kami Perjuangan Adalah Pemekaran Kota di Jabar

Terkini.id, Jakarta – Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Galuh Pakuan menganjurkan untuk pembentukan Provinsi Sunda.

Namun usulan tersebut ditolak oleh para sesepuh. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ia mengatakan demi untuk peningkatan dana fiskal dari pusat ke Jawa Barat yang sejauh ini dianggap masih minim, lebih baik mengajukan pemekaran kabupaten/kota.

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Ungkap Syarat Utama Capai Indonesia Emas: Jangan Sampai...

“Yang ingin lebih kami perjuangkan adalah pemekaran kota/kabupaten di Jabar yang jumlahnya terlalu sedikit, sehingga terjadi ketidakadilan fiskal dalam dana bagi hasil dari pusat ke daerah,” kata Emil, seperti yang dikuti dari Cnnindonesiacom. Minggu, 6 Februari 2022.

Sebelumnya, Maklumat Sunda 2022 yang diprakarsai oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan mengusulkan penggabungan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menjadi Provinsi Sunda.

Baca Juga: Ingin Realisasikan Visi Indonesia Emas 2045, Ridwan Kamil: Jangan Bertengkar...

Akan tetapi, para tokoh Sunda sepakat untuk menolak saat pertemuan yang digelar di Aula Pasca Sarjana Unpas.

“Terkait deklarasi itu, para inohong, juga ketua organisasi masyarakat tidak menyetujui penggabungan tiga provinsi menjadi Provinsi Sunda,” cetus eks Wali Kota Bandung itu.

Para pemimpin Sunda juga menentang  organisasi-organisasi yang berusaha memecah-belah negara atas nama Islam. Hal ini sebagai tanggapan atas pencanangan Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten Garut.

Baca Juga: Ingin Realisasikan Visi Indonesia Emas 2045, Ridwan Kamil: Jangan Bertengkar...

Tokoh Sunda, menurut Emil, mendukung Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya memerangi komplotan tersebut.

“Kami sangat menentang kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan tujuan memecah belah, seperti ada deklarasi NII di Garut.

Emil juga menyatakan bahwa para pemimpin Sunda akan mengadakan forum, yang tidak boleh diabaikan.

Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas kecaman Arteria Dahlan, anggota DPR dari kelompok PDIP, yang melarang anggota kejaksaan berbicara bahasa Sunda dalam rapat.

“Seperti kejadian baru-baru ini dari salah seorang anggota DPR terkait dengan kesundaan, gairah dari tokoh-tokoh Sunda saat ini sedang semangat sekali untuk bersatu, menyamakan irama dan suara, sehingga insya Allah, nanti akan lahir organisasi forum komunikasi supaya isu-isu kesundaan cukup keluar dari satu pintu,” ujarnya.

Bagikan