Stabilkan Pasar Saham, OJK Bolehkan Perusahaan Tunda RUPS Tahunan dan Laporan Keuangan 2019

Terkini.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal di Indonesia, antara lain PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Klliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan terus memantau perkembangan pasar.

Otoritas juga secara proaktif meninjau serangkaian kebijakan yang berlaku untuk menjaga Pasar Modal Indonesia tetap beroperasi seperti biasa di tengah volatilitas pasar yang dipenuhi ketidakpastian akibat

pandemi COVID-19.

OJK dan SRO juga akan terus mengupayakan keberlangsungan aktivitas perdagangan bursa efek yang

teratur, wajar dan efisien, dan layanan pasar modal kepada seluruh stakeholders.

Untuk mencapai hal tersebut, OJK bersama SRO pasar modal telah melaksanakan Business Continuity Management (BCM) untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan di pasar modal dengan serangkaian aktivitas sebagai berikut:

1. Pembagian area kerja (split operation) ke beberapa lokasi kerja.

2. Pelaksanaan bekerja dari rumah (Work from Home/WfH) dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan kepada stakeholders.

3. Membatasi kegiatan-kegiatan, seperti sosialisasi, rapat, dan kegiatan lain yang memerlukan interaksi dengan orang banyak dengan menggunakan fasilitas elektronik.

4. Memastikan lingkungan kerja yang sehat dan memastikan kesehatan karyawan.

Selain melaksanakan BCM, sejumlah stimulus juga telah diberikan oleh OJK dan SRO kepada stakeholders pasar modal untuk memberikan kepastian hukum dalam menghadapi situasi saat ini, di

antaranya adalah:

1. Pembelian kembali (buyback) saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan jumlah maksimum saham hasil pembelian kembali (treasury stock) ditingkatkan dari 10% menjadi 20% dari modal disetor.

2. Perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019, Laporan

Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, termasuk Perusahaan Tercatat, yaitu selama dua

bulan dari batas waktu penyampaian.

3. Perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Interim I Tahun 2020 bagi Perusahaan Tercatat selama dua bulan dari batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BEI. Sehubungan dengan perpanjangan batas waktu tersebut, maka

Bursa akan menyesuaikan pengenaan notasi khusus “L” pada kode Perusahaan Tercatat.

4. Perpanjangan batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh Emiten dan Perusahaan Publik

selama dua bulan.

5. Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan memanfaatkan

fasilitas Electronic Proxy pada sistem E-RUPS.

6. Perubahan batasan Auto Rejection Pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.

7. Pelarangan Transaksi Short Selling bagi semua Anggota Bursa mulai tanggal 2 Maret 2020 s.d. batas waktu yang ditetapkan OJK.

8. Pelaksanaan trading halt selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan mencapai 5%.

9. Penyesuaian nilai haircut dan perhitungan risiko (risk charge) untuk stimulasi pasar.

Informasi lebih lanjut:

1. Deputi Komisioner Humas dan Logistik, Anto Prabowo. Telp 021.29600000. Email

anto.prabowo@ojk.go.id.

2. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Inarno Djajadi, Telp: 021- 5150515, Toll Free: 0800-

100-9000 (domestik) Fax: 021- 5150330, Email: callcenter@idx.co.id

Komentar

Rekomendasi

Benarkah Kredit di Bank dan Leasing Bisa Ditunda? Begini Penjelasan Rinci OJK

Kredit Macet Menghantui di Tengah Wabah Corona, OJK Longgarkan Kredit untuk Debitur

BI Gelontorkan Rp 300 Triliun untuk Selamatkan Rupiah

Gandeng PT PNM, Bank Sulselbar Pacu Bisnis Ultra Mikro

Kerja Sama Bank Sulselbar, Go-Pay Kini Terima Pembayaran Pajak PBB Warga Sulsel

Komitmen Manulife di Palu Mendapat Respons Positif Masyarakat

Agen Pemasaran Tumbuh 39 Persen, Perusahaan Asuransi Ini Gelar Roadshow di 8 Kota

BPJS Kesehatan Dinilai Boros Dana, Insentif Direksi Sampai Rp 32,88 miliar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar