Status Tanah FPI di Megamendung Terungkap Usai HRS Ditahan, Guntur Romli: Itu Ghasab

Terkini.id, Jakarta – Lahan pentolan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab di Megamendung Bogor dipersoalkan oleh  PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

PTPN melayangkan surat somasi terhadap Pondok Pesantren Markaz Syariah Agrokultural yang dimiliki Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pihak Rizieq diminta untuk segera mengosongkan lahan.

Kasubag Komunikasi Perusahaan dan PKBL PTPN VIII Venny Octariviani mengungkapkan, pihaknya tak hanya mengirimkan somasi terhadap pesantren yang dimiliki Rizieq saja. Akan tetapi, kepada seluruh bangunan yang menggunakan lahan aset milik PTPN VIII tersebut.

Baca Juga: Jaksa Tuding Rizieq Kasar, Aziz Yanuar: Beliau Sangat Baik, tapi...

“Betul [melayangkan somasi], kami mengirimkan somasi kepada seluruh okupan di wilayah kami,” terang Venny dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu 23 Desember 2020.

Venny mengungkapkan bahwa lahan yang ditempati oleh pesantren itu adalah aset milik PTPN VIII.

Baca Juga: Pihak HRS Soal Tuntutan Jaksa: Maling Lebih Dihargai Dibandingkan Ulama

Menanggapi peristiwa itu, politikus yang juga aktivis Nahdhatul Ulama, Muhammad Guntur Romli mengungkapkan, menguasai lahan yang bukan miliknya itu disebut ghasab dalam hukum Islam.

“Hukumnya haram. Apalagi ghasab tanah. Ada ancaman keras dari Rasulullah Saw dalam sabdanya: Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan dlalim, Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi (Muttafaq Alaih)  Hukumannya di hari Kiamat nanti dikalungkan 7 lapis bumi! Mengerikan! Diborgol saja sudah berat. Ini dikalungkan 7 lapis bumi!,” tulis Guntur Romli lewat media sosialnya.

Kata dia, apabila ghasab tanah, kemudian didirikan bangunan atau ditanami pohon. Kemudian tidak ada kesepakatan maka beberapa hal harus dilakukan seperti Mencabut pohon dan membongkar bangunan, mengganti rugi berkurangnya nilai tanah, merapikan tanahnya, wajib bertaubat bagi tukang ghasab, wajib membayar nilai sewa tanah yang sudah dighasab.

Baca Juga: Aziz Yanuar ‘No Comment’ Soal Tudingan Fantasi Seks Sailormoon dari...

Soal tanah yang dipakai FPI di Megamendung dan bermasalah, diketahui bukan hal baru. Sejak tahun 2017 sudah banyak yang mempertanyakan status tanah itu. Bahkan sudah ada laporan polisi. Tapi tidak ada tindak lanjutnya.

Tanah yang dikuasai Rizieq tersebut, kata Guntur, luasnya mencapai 30,91 hektar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, yang diduduki tanpa izin dan tanpa persetujuan sejak tahun 2013 padahal tanah itu aset PTPN VIII seperti yang termaktub dalam surat PTPN VIII itu. 

FPI: Itu Lahan Terlantar

Mengutip dari tempo.co, Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar membantah ponpes milik Rizieq Shihab itu telah menyerobot lahan milik PTPN VIII. 

Menurut Aziz, perihal status sertifikat lahan berdirinya Ponpes Agrokultural itu sudah dijelaskan oleh Rizieq Shihab saat peletakan batu pertama pembangunan masjid di kompleks ponpes itu pada 13 November lalu.

Aziz menyebut HGU lahan tersebut memang milik PTPN VIII, namun PTPN menelantarkan lahan tersebut dan tidak pernah menguasai fisik selama 30 tahun. 

“Dalam Undang-Undang agraria tahun 1960 kan jelas, jika pemilik HGU menelantarkan maka kepemilikan HGU akan dibatalkan. Otomatis klaim PTPN batal dengan sendirinya,” terang Aziz, Rabu, 23 Desember 2020.

Menurut Aziz, UU Agraria tahun 1960 itu menyebutkan jika lahan kosong tidak ada kepemilikan dan digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat selama 20 tahun maka masyarakat berhak untuk mengajukan sertifikat kepemilikan lahan tersebut.

Pada saat tanah itu dijual kepada Rizieq Shihab, Aziz mengklaim masyarakat sudah menggarap lahan yang ditelantarkan PTPN VIII selama lebih dari 30 tahun.

“Kita bangun Ponpes di lahan itu bukan merampas, tapi membayar kepada petani yang datang dengan membawa surat yang ditanda tangani oleh Pejabat setempat dan dokumennya lengkap, sudah ditembuskan ke Bupati dan Gubernur sebagai perwakilan institusi Negara,” kata Aziz.

Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menyebut PTPN berbuat zalim karena ingin mengusir mereka dari lahan tersebut. Aziz menyebut FPI siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, namun meminta PTPN lakukan ganti rugi uang yang sudah dikeluarkan untuk beli over-garap tanah dari petani dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. 

“Agar biaya ganti rugi tersebut bisa kami gunakan untuk membangun kembali pesantren Markaz Syariah di tempat lain,” kata Aziz.

Bagikan