Masuk

Susul Chuck Putranto dan Ferdy Sambo, Giliran Kompol Baiquni Wibowo Diberhentikan Tak Hormat

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Sidang kode etik terhadap Kompol Baiquni Wibowo telah rampung. Ia pun resmi diberhentikan tidak dengan hormat oleh Polri.

Pemberhentian Kompol Baiquni Wibowo ini terkait dengan keterlibatan mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri ini dalam upaya untuk menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice terhadap kasus pembunuhan Brigadir J.

“Pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Jumat, 2 September 2022, sebagaimana dilansir oleh Detikcom.

Baca Juga: Pleidoi Ferdy Sambo Ditolak, Jaksa: Tidak Memiliki Dasar Yuridis yang Kuat

Dedi juga menambahkan bahwa sanksi etika untuk Kompol Baiquni adalah pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Selain diberhentikan, Kompol Baiquni juga dikenai sanksi ditempatkan di tempat khusus.

“Yang berikutnya sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari, di patsusnya di Provos,” jelas Dedi.

Kompol Baiquni Wibowo jadi orang ketiga dari tujuh tersangka dalam kasus obstruction of justice terhadap penyidikan penembakan Brigadir J yang diberhentikan tidak dengan hormat. Ia menyusul Irjen Ferdy Sambo dan Kompol Chuck Putranto.

Baca Juga: Sebut Hanya Diperalat dan Dibohongi Sambo, Richard: Hancur Perasaan dan Mental Saya

Sidang etik terhadap dirinya sendiri digelar pada Jumat, 2 September 2022, pukul 09.30 WIB. Selain Kompol Baiquni, ada sejumlah saksi yang diperiksa dalam sidang tersebut.

Sebelumnya, ada beberapa nama perwira menengah hingga tinggi yang diperiksa terkait upaya menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Dari situ, ditetapkan beberapa tersangka.

Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol baiquni Wibowo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widyanto.

Adapun par tersangka dijerat Pasal 49 juncto pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 tahun 2016 dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.