Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Menyusul pernyataan Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto yang dinilai mendukung Irjen Ferdy Sambo terkait kasus Brigadir J, kini Presiden Jokowi mendapat desakan untuk membubarkan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.
Seperti yang diketahui sebelumnyam bahwa Benny Mamoto menyebutkan bahwa tidak ada yang janggal di kasus penembakan Brigadir J.
Dimana pernyataan Benny dianggap tidak mencerminkan berjalannya tugas Kompolnas yang seharusnya berperan dalam perbaikan kinerja Polri.
Merespons hal tersebut, Praktisi hukum Syamsul Arifin yang menyebutkan apa gunanya Kompolnas.
“Kompolnas apa gunanya untuk rakyat? Ini seperti komisi suruhan polisi,” ujar Praktisi hukum Syamsul Arifin.
- Denny Siregar Sebut Polisi Korban Prank Sambo: Terjebak Rekayasa TKP!
- Sebut Banyak Polisi Korban Prank Sambo, Denny Siregar: Kadrun Menari-Menari!
- Soal Kasus KM 50, Andi Sinulingga Sebut Kedudukan Saksi Jauh Lebih Kuat Daripada Benny Mamoto
- Singgung Benny Mamoto Harusnya Awasi Kinerja Polri, Andi Sinulingga Sebut Pengawas Harusnya Curiga Bukan Percaya
- Dituding Ikut Andil Skenario Ferdy Sambo, Benny Mamoto: Saya Marah Sekali
Menurut Syamsul, pandangan dan statmen-statemen dari Kompolnas terkait kasus kematian Brigadir J selama ini tidak ada yang benar. Dikutip dawi Wartaekonomi. Jumat, 12 Agustus 2022.
“Kompolnas silahkan marah, dan rakyat bebas menilai kok dan kami berhak mendorong Presiden Jokowi membubarkan Kompolnas. Rakyat gak butuh komisi tukang catat. Uang rakyat yang dipakai untuk menggaji mereka, sah-sah saja rakyat berbicara,” jelas Syamsul.
Dia mengatakan, jika tidak mau dibubarka, maka pilihan lainnya adalah Benny Mamto dan dkk mundur dari Kompolnas dan regulasi tentang kewenangan Kompolnas ditambah.
“Kalau alasannya Kompolnas tidak berhak memeriksa polisi yang nakal ya percuma. Berarti benar kan, Kompolnas hanya tukang catat,” jelasnya.
“Benny Mamoto dkk yang sekarang ada di Kompolnas sebaiknya mundur saja. Malu kalau masih mempertahankan posisinya sebagai ketua harian. Biar diisi oleh aktivis muda yang tajam dan kritis, atau orang-orang di luar eks Polri yang steril. Malu saya lihat rekaman videonya,” timpal Syamsul.
Sebaliknya, dia menilai, saat ini Indonesia Police Watch (IPW) sebagai lembaga independen, mampu menunjukan jati dirinya sebagai pengawas institusi polri.
“Kemampuan IPW lebih tajam dan realistis. Coba simak saja apa yang disampaikan. Tajam dan konstruktif. Bandingkan dengan fakta yang terungkap seperti contoh kasus Brigadir J. Seharusnya Kompolnas yang anggarannya dari negara lebih kuat dan konstruktif dalam menyampaikan pandangan,” katanya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons yang ditemukan dari pihak Presiden Jokowi maupun Benny Mamoto.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.