Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 62.969 pekerja rentan melalui PROGRAM BERANI MAKMUR.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkuat semangat gotong royong di antara karyawan, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku melaksanakan kegiatan employee volunteering dengan tema "Green Minds, Green Actions:
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunjukkan keseriusannya menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang paripurna bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pekerja rentan.
BPJS Ketenagakerjaan melakukan audiensi dengan Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) pada Rabu 10 Agustus 2025 di ruang kerjanya di Balaikota Makassar.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, wilayah Sulawesi dan Maluku, memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar yang telah menunjukkan kepedulian nyata, melalui alokasi APBD untuk perlindungan pekerja rentan serta pemberian santunan kematian bagi pegawai dan pekerja di Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mengunjungi rumah duka almarhum Rusdam Diansyah alias Dandi, pengemudi ojek online (Ojol) yang menjadi korban pengeroyokan saat demonstrasi di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) beberapa hari lalu.
Di tengah duka yang menyelimuti keluarga Almarhum Muhammad Akbar Basri atau Abay, Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kematian secara simbolis kepada ahli waris pegawai Non-ASN di wilayah Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80, Pemerintah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan kepada llima rang ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia.
BPJS Ketenagakerjaan Ternate menyerahkan sejumlah santunan kepada ahli waris di Ternate bertepatan dengan kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI masa persidangan IV Tahun 2025 di Provinsi Maluku Utara, Senin 11 Agustus 2025 lalu.