Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dua gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, baik permohonan menguji data yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan nasional maupun pelindungan data untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah..
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Mdsenang dengan banyaknya kritik terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenalPerpu Cipta Kerja.
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli memberikan pendapatnya terkait kebijakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan seorang menteri maju sebagai Calon Presiden (Capres) dan/atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan presiden dua periode bisa kembali maju menjadi cawapres. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan Jubir MK tersebut kurang bijaksana dalam beropini, Kamis 15 September 2022.
Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini Rabu, 31 Agustus 2022 mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Terkini.id, Jakarta – PKS menggugat presidential threshold menimbulkan pertanyaan pada publik bahkan MK sendiri. Diketahui MK heran lantaran PKS ikut membahas aturan itu. Di samping itu, Ferdinand Hutahaean menyindir PKS dengan menyebut bodoh atau cerdas, Kamis 28 Juli 2022.
Mahkamah Konstitusi menemukan tanda tangan palsu pada gugatan mahasiswa fakultas hukum Bandar Lampung dalam sidang gugatan judicial review UU IKN. Setelah mempertimbangkan, MK akhirnya memberikan 2 pilihan ke mahasiswa tersebut kemudian bertanya bagaimana perihal pilihan mahasiswa, Sabtu 16 Juli 2022.
Mahkamah Konstitusi (MK) temukan pemalsuan tanda tangan mahasiswa fakultas hukum Bandar Lampung dalam sidang gugatan judicial review UU IKN. Di samping itu, warganet sebut mahasewa apa mahasiswa? Sabtu 16 Juli 2022.
Sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung mengajukan judicial review terkait UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
NETWORK
