Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan terdapat pihak-pihak tertentu yang ingin Ferdy Sambo hanya dijatuhkan hukuman ringan atas tindakannya yang membunuh Brigadir J alias Brigadir Yoshua.

Dalam pergelaran Munas KAHMI IX di Palu, Sulawesi Tengah, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa lembaga survei di Indonesia saat ini dapat dibeli.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tragedi Kanjuruhan, Senin 3 Oktober 2022.

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan apresiasi kepada Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) karena telah bekerja keras menangani kasus Ferdy Sambo. Mahfud MD mengatakan, mereka harus tetap teliti dan profesional dalam menangani perkara terkait Ferdy Sambo itu. "Alhamdulillah, Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua atau kasus Sambo sudah lengkap (P21). Melibatkan 5 tersangka pembunuhan berencana dan 7 tersangka untuk obstruction of justice," kata Mahfud MD, dilansir dari Suara.com pada Kamis 29 September 2022. "Kita apresiasi Polri dan Kejagung yang telah bekerja keras, tapi tetap teliti dan profesional," sambung dia. Selain itu, Mahfud MD juga mengapresiasi Polri yang turut memproses pelanggaran kode etik dalam kasus ini. "Polri secara simultan bukan hanya menangani pidana-nya, tapi juga memproses kode etik-nya, sementara Kejagung meneliti secara cermat kelengkapan persyaratan-nya. Mari terus kita kawal agar bagus sampai akhir," ujarnya. Mahfud MD menegaskan, kelengkapan berkas perkara kasus Ferdy Sambo menjadi bukti tidak ada proses bolak-balik antara Polri dan Kejagung. "Seperti saya bilang, tidak bolak-balik dari Kejaksaan ke Polri. Hanya bolak sekali, langsung jadi," ungkap Mahfud. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Jampidum Kejagung) Fadil Zumhana juga menegaskan bahwa terjalin koordinasi yang efektif antara pihak Polri dengan kejaksaan. "Hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, hubungan koordinasi antara Kabareskrim dengan Jampidum berjalan secara efektif, sehingga yang selama ini berkas perkara bolak-balik, kami tidak ada bolak-balik,” ucap Fadil menegaskan kepada wartawan di lobi gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jakarta Selatan, Rabu 28 September 2022. Pemenuhan petunjuk kelengkapan berkas dilakukan berdasarkan konsultasi dan koordinasi yang efektif antara jaksa dan penyidik, sehingga kemarin, pada Rabu 28 September 2022 Jampidum menyatakan bahwa berkas perkara Sambo telah lengkap dan akan segera disidangkan. "Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi," ucap Fadil menjelaskan.

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan ke depan.