Pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara, Refly Harunmenyoroti aktivitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang sering kali bepergian ke berbagai daerah. Sementara jabatan Ganjar Pranowo sebagai gubernur tersebut baru habis diperkirakan akhir tahun 2023. Refly menilai bahwa kegiatan Ganjar yang sering kali melawat ke luar dari wilayah Jawa Tengah itu digunakan oleh salah satu kader PDI Perjuangan sebagai ajang untuk berkampanye. "Sekarang yang agak bingung Ganjar Pranowo, kontraknya dalam tanda kutip sebagai gubernur masih berlangsung sampai mungkin akhir 2023. Tapi dia sendiri sudah kebelet sudah ngebet untuk kampanye keliling daerah," tutur Refly dari unggahan di kanal YouTube-nya Refly Harun pada Sabtu 12 November 2022, dikutip dari Suara.com jaringan Terkini.id. Kata Refly, jika Ganjar memang ingin fokus untuk berkampanye maka Ganjar harus keluar dari jabatannya sebagai gubernur. Hal tersebut yakni untuk menghindari adanya conflict of interestatau konflik kepentingan. "Kalau begitu ya menurut saya, mengundurkan diri saja sebagai gubernur agar kemudian tidak ada conflict of interest," jelas Refly. Refly mengatakan dalam dialognya jika sosok menteri itu akan mudah berkampanye dibandingkan dengan penjabat gubernur. "Kalau menteri masih enak. Masih punya alasan kalau mau berkunjung ke luar daerah, tapi kalau gubernur waduh betul-betul untuk kampanye kalau dia berkunjung ke luar daerah," ujar Refly. Ia juga menanggapi terkait kunjungan Ganjar ke Sumatera Selatan, di mana pada saat itu Ganjar mendatangi beberapa mahasiswa yang tengah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN). "Lah ngapain dia datang KKN? Karena dia ketua KAGAMA. Apa urusannya Ketua KAGAMA dengan mahasiswa KKN, tapikan kita tahu something behind," kata Refly. Sosok lain misalnya Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ahok, menurutnya juga tidak akan bisa terlepas dari apa yang dilakukan oleh Ganjar. "Anies Baswedan juga pernah melakukannya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ahok," tuturnya. Menurut Refly, terkait penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi itu adalah masalah terbesar yang terjadi di negeri ini. "Jadi itu persoalan terbesar kita adalah seringusing public facility for personal interest," ujar Refly. "Itu yang harus dihindari kalau kita inginrunning for election. Makapublic facilityitu jangan digunakan karena itumoral hazard dan dosa juga," pungkasnya.