Tangani Covid-19, Dana DAU Pemkab Jeneponto 2021 Dipangkas 3,2 Persen

Terkini.id, Jeneponto – Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto, Syafruddin Nurdin memimpin coffee morning dipimpin Sekda Dr.dr.H.M. Syafruddin Nurdin di ruang Pola Panrannuanta Kantor Bupati, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, Senin, 8 Maret 2021.

Hadir dalam coffee morning itu, asisten II dan asisten III, Kepala OPD, Kabag, Camat se Kabupaten Jeneponto.

Dalam coffee morning itu dibahas surat edaran Kementerian Keuangan RI melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021Tentang penyesuaian Penggunaan Anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Baca Juga: Sandiaga Uno Sebut Wali Kota Parepare Paling Inovatif Bidang Pariwisata...

“Surat edaran itu dipertegas kembali dengan Surat Edaran nomor SE-3/PK/2021,” kata Syafruddin Nurdin dalam coffee morning yang berlangsung diruang Pola Panrannuanta.

Lebih Lanjut, Syafruddin Nurdin menjelaskan, sebelumnya surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut implementasi dari pemberlakuan Instruksi Mendagri No 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 ditingkat desa dan keluarahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Kader NasDem Disebut Pantas Didepak dari Kabinet, Irma: Justru SYL...

“Seluruh Pemerintah Daerah ditegaskan untuk melaksanakan surat edaran tersebut, diwajibkan melakukan penyesuaian penggunaan (Refocussing) anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk tahun 2021,” jelas Syafruddin Nurdin.

Penyesuaian anggaran yang dimaksud, diantaranya, pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan pengangan covid-19 dan prioritas lainnya.

“Prioritas yang dimaksud  yaitu, dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemantauan, penanggulangan dampak pasca vaksinasi, distribusi, insentif tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemic Covid-19,” ungkap Syafruddin Nurdin.

Baca Juga: Sidak Pasar Terong, Dinkes Makassar Pantau Takjil Mengandung Bahan Berbahaya

Dukungan pendanaan tersebut, menurut Syafruddin Nurdin, ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktur perimbangan keuangan.

“Itu paling sedikit 8 persen dari alokasi DAU tahun anggaran 2021 atau sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB,” terangnya.

Di samping dari Dana DAU, ketentuan untuk pelaksanaan Dana Desa juga diarahkan dalam rangka penggunannya (earmarked) pada bantuan langsung tunai Desa Paling sedikit 8 persen dari pagu Dana Desa tiap Desa diarahkan pada kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan Desa berupa Aksi Desa Aman Covid-19 dan satuan tugas Desa aman Covid-19.

“Untuk Dana DAK Fisik tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah wajib mengutamakan Penyerapan sebanyak mungkin tenaga kerja local dan penggunaan bahan baku local,” harap Syafruddin Nurdin.

Di tempat terpisah, Kabid Anggaran, Syamsulriady Yakub, menyampaikan selain tindak lanjut dari Surat Edaran Kemneterian Keuangan tersebut, Pemerintah Daerah kembali diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK/07/2021 tentang Pengelolaan dana transfer ke daerah tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

“Dimana seluruh Pemerintah Daerah mengalami pemangkasan dana transfer yaitu pengurangan dana alokasi umum (DAU),” terang Syamsulriady.

Syamsulriady menjelaskan, penetapan DAU tahun anggaran 2021 pada APBD Pokok tahun anggaran 2021 untuk Kabupaten Jeneponto sebesar Rp624.726.479.000 dipangkas oleh pemerintah pusat sebesar Rp20.008.335.000 atau 3,2 persen.

“Sehingga DAU Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2021 menjadi Rp. 604.718.144.000, yang tentunya secara otomatis juga akan berdampak pada rasionalisasi/pengurangan anggaran pagu belanja seluruh OPD yang bersumber dari DAU, jadi Pemkab Jeneponto akan melakukan rasionalisasi anggaran DAU bagi seluruh OPD kurang lebih sebesar 20 Milyar, ditambah dengan realokasi/refocusing anggaran untuk mendukung penanganan vaksinasi Covid-19 paling sedikit 8 persen dari alokasi DAU atau sebesar kurang lebih 48 Milyar,” tutup Syamsulriady.

Sponsored by adnow
Bagikan