Masuk

Target Kabupaten Layak Anak, Dinas P3A Jeneponto Gelar Rakor Gugus Tugas KLA

Komentar

Terkini.id, Jeneponto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Jeneponto, menggelar rapat koordinasi (Rakor) gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Dinas P3A Jeneponto, jalan Ishak Iskandar kelurahan Empoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kamis, 18 Maret 2021.

Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A Dalduk KB) Provinsi Sulawesi selatan Dr. Hj. Fitriah Zainudin, Kadis P3A Jeneponto Dr. Farida, beberapa perwakilan OPD, Kepala wilayah Kecamatan, Kepala Desa dan Kelurahan serta diikuti oleh peserta dari perangkat daerah dan lembaga/organisasi terkait yang masuk dalam Gugus Tugas PHA dan serta lembaga-lembaga terkait yang peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Baca Juga: Hebat, Sidrap Berhasil Pertahankan Predikat Kabupaten Layak Anak

Kepala Dinas P3A Dalduk dan KB Provinsi Sulsel Dr Hj, Fitriah Zainudin bersama rombongan menghadiri rakor tersebut sebagai pemateri pada pertemuan koordinasi tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten Jeneponto.

Kadis P3A Jeneponto, Dr. Farida, kepada terkini.id menyampaikan tujuan diadakannya Rapat Koordinasi untuk meningkatkan upaya terwujudnya Jeneponto sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Jeneponto sebagai Kabupaten Layak Anak dan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak anak dengan perlu memperhatikan konsep dan tahapan-tahapan  pengembangan KLA sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” kata Dr. Farida.

Baca Juga: Lutra Raih Predikat Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya, Ini Jurus Jitunya

Pemenuhan Hak Anak (PHA) menjadi indikator untuk meraih Kabupaten Layak Anak sangat diperlukan karena anak merupakan investasi SDM dan sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa.

“KLA merupakan wujud nyata implementasi konvensi hak anak dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,” ungkap Dr Farida.

Mantan Kadis BKKBN itu juga mengatakan telah menindaklanjuti 5 poin strategi utama dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Jeneponto.

“Lima poin strategi utama tersebut adalah penyusunan regulasi, pembentukan satgas pencegahan perkawinan anak, pelatihan satgas pencegahan perkawinan anak, dan sosialisasi lintas sektor pencegahan perkawinan anak,” ujarnya.

Baca Juga: Dua Tahun Berturut-turut, Bulukumba Sabet Penghargaan Kabupaten Layak Anak 2019

Dr Farida mengungkapkan untuk mewujudkan Kabupaten Jeneponto menjadi Kabupaten Layak Anak maka semua OPD terkait harus proaktif dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak.

“Dinas P3A tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan OPD terkait lembaga, organisasi dalam mewujudkan impian kita semua untuk menjadikan kabupaten Jeneponto sebagai Kabupaten Layak Anak,” kata Dr Farida.

Kepala Dinas P3A Dan KB Provinsi Sulsel, Dr Hj Fitriah Zainudin menyampaikan kedatangannya di Kabupaten Jeneponto untuk mendampingi tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang telah dibentuk oleh Dinas P3A Kabupaten Jeneponto.

“Kita sudah berkomitmen khusus Jeneponto untuk pendamping menuju Kabupaten Layak Anak dan tentunya harus didukung oleh OPD yang masuk dalam leading sektor pemenuhan hak anak,” ungkap Dr Hj Fitriah Zainudin kepada terkini.id.

Dr Hj Fitriah Zainudin menyampaikan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, bukan hanya bertumpu pada Dinas P3A saja, namun harus berkomitmen dengan OPD terkait, stakeholder termasuk masyarakat, dunia usaha. Semuanya harus bersinergi dalam mendukung mewujudkan kabupaten layak anak.

“Inducator itu banyak, diantaranya lembaga yang mempunyai payung hukum dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pemerintah Kabupaten. Itu terlihat dengan adanya Perda perlindungan anak dan Perda tentang Kabupaten Layak Anak. Ini semua termasuk poin penting dalam mendukung Kabupaten Jeneponto mendapatkan layak anak,” terangnya.

Lebih lanjut, Dr Hj Fitriah menjelaskan, KLA mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Dengan adanya KLA diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak anak agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan resiko terhadap anak dalam segala bentuk seperti ekploitasi, penelantaran dan kekerasan  terhadap anak,” pungkasnya.

Terkait dengan upaya Pemkab Jeneponto untuk menuju Kabupaten Layak Anak, Dr Hj Fitriah mengatakan Jeneponto sangat potensi untuk menjadi Kabupaten Layak Anak.

“Untuk mencapai itu, Dinas P3A Jeneponto harus melakukan progres yang sangat baik bersama dengan semua pihak terkait. Sekarang sudah mulai menuju bahkan bisa diperhitungkan untuk menjadi Kabupaten Layak Anak,” terangnya.

Diapun mengakui, di tangan Kadis P3A Kabupaten Jeneponto Ibu Dr Farida, Jeneponto bisa menjadi Kabupaten Jeneponto menuju Kabupaten Layak Anak.

“Kita ketahui urusan anak adalah hak kita semua dan wajib sehingga hak anak dapat terpenuhi. Dinas P3A Jeneponto harus terus menggalang kekuatan dan sinergitas, sehingga bisa terwujud Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak di Sulsel,” jelas Dr Hj Fitriah.

Ia pun menyebutkan target Sulsel di tahun 2021 akan diupayakan terdapat 15 Kabupaten/Kota yang menjadi Kabupaten Layak Anak.

“Di Sulsel tahun lalu baru10 Kabupaten/Kota yang masuk dalam Kabupaten Layak Anak” tutup Dr Hj Fitriah.