Taufan Pawe akan laporkan Panwaslu dan KPUD Parepare ke DKPP

Taufan Pawe saat mengikuti sidang di Bawaslu Sulsel, Makassar, Kamis, 19 April 2018.

Terkini.id, Jakarta – Calon Walikota Parepare Taufan Pawe mengaku tak gentar dengan keputusan KPUD Parepare yang memutuskan dirinya di diskualifikasi dari pencalonannya.

Ia meyakini, keputusan KPUD tersebut cacat hukum dan mengada-ada. “Ini keputusan yang dipaksakan. Dan ini merupakan pembunuhan karakter,”ujar Taufan Pawe, tadi malam di Jakarta.

Taufan pun mengaku tidak masalah dengan putusan itu. Namun sebagai warga negara, dirinya punya hak untuk menggugatnya. “Pasti, saya sebagai warga negara berhak mengugat putusan itu. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya akan ajukan ke MA,”urainya.

Tidak hanya ke MA, Taufan Pawe juga berencana mengadukan beberapa oknum Anggota Panwaslu dan Anggota KPUD Parepar ke Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP).

“Saya akan bentuk tim khusus guna melaporkan ke DKPP. Saya ingin sekaligus menguji, sejauh mana DKPP menyikapi kasus ini,” tegasnya.

“Saya sedikitpun tidak gentar dan tidak akan mundur selangkahpun,” tambahnya.

Sebelumnya, KPU Kota Parepare memutuskan bahwa Taufan Pawe dianggap telah melanggar UU Nomor 10 tahun 2016, pasal 71 ayat 3, junto peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 pasal 89 ayat 2.

Wali Kota Parepare disebut melakukan pelanggaran administrasi dengan melakukan mutasi dan membagikan beras miskin dalam kurung waktu pelarangan kampanye, sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Menjawab tudingan tersebut, Taufan pun dengan santai menceritakan sejarah pembagian beras untuk warga miskin (Raskin) yang dipermasalhakan KPUD tersebut.

“Jadi begini, dari awal yakni tahun 2016, kita sudah menjalankan program raskin dari bantuan pemerintah pusat itu. Saat itu pemerintah memutuskan, bahwa setiap warga miskin berhak menerima satu sak beras dengan berat 15 kg,” ceritanya.

Berdasarkan aturan pemerintah lanjutnya, raskin itu dijual Rp1.600/kg jadi totalnya Rp24 ribu. Namun Taufan Pawe mengaku tidak tega membebankan harga tersebut ke warga. Maka atas inisiatifnya, Pemerintah Kota Parepare dengan persetujuan DPRD memutuskan untuk menggratiskan beras raskin tersebut.

“Saat itu keputusan kita adalah menggratiskan beras tersebut. Ini keputusan kita bersama. Namun faktanya, setelah saya keliling, banyak beras menumpuk di kelurahan, setelah saya usut, ternyata masyarakat terkendala biaya transportasi untuk menjemput beras itu,” urainya.

Hingga akhirnya kata dia, Pemerintah Kota Parepare kembali mengambil kebijakan subsidi lain. Yaitu, selain gratis, beras tersebut juga diantar langusng ke warga tanpa biaya.

“Jadi setelah berjalan dua tahun, tiba-tiba Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI datang ke Parepare untuk mensosialisasikan program baru. Dimana beras raskin tersebut digratiskan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, jumlahnya berkurang dari 15kg menjadi 10 kg. Nah disini saya ngotot, untuk Parepare, saya tetap minta agar warga dapat jatah 15kg,” ceritanya.

Lalu bagaimana caranya kata dia, ia pun meminta izin ke Dirjen dan BPKP Sulawesi Selatan, untuk tetap memberikan raskin tersebut ke masyarakat dengan jumlah yang sama.

“Saat itu beliau bertanya ke saya, memang dananya ada?. Saya menjawab ada pak, kan ini sudah kita anggarkan dengan dana APBD. Dan sebelum pemerintah pusat menggratiskan, kami sudah melakukannya sejak 2016 lalu. Nah mendengar jawaban itu, saya pun diizinkan,” tukasnya.

“Jadi, saya pun lagi-lagi menyampaikan hal ini ke jajaran Pemkot Parepare termasuk DPRD, akhirnya program itupun berjalan, jadi selain bantuan 10 kg raskin dari pemerintah, saya tetap menambahak 5 kg. Kan tidak lucu, ketika awalnya 15kg tiba-tiba berkurang, ini demi perut dan kesejahteran warga lho,” tandasnya.

Jadi kata Taufan, jika memang itu yang dijadikan dasar untuk membatalkan pencalonannya, seharusnya kata dia, Wakil Walikota yang ikut bertarung di pilkada 2018 juga harus di diskualifikasi.

“Itu kan keputusan bersama. Sudah disetujui bersama, jadi bukan keputusan Walikota saja, tapi keputusan Pemerintah Kota Parepare. Nah kalau mau adil ya Wakil Walikota juga harus di diskualifikasi juga dong,” pintanya.

Dengan keputusan sepihak tersebut kata Taufan, ini mengindikasikan bahwa ada unsur politis yang dilakukan Panwaslu dan KPUD Parepare. “Ini bukan lagi Black Campain, tapi sudah nyata-nyata pembunuhan karakter,” urainya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Dua Pimpinan DPRD Parepare Resmi Dilantik

Terkini.id,Parepare - Dua unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare masa jabatan 2019 - 2024 resmi dilantik di ruang Paripurna, Rabu 9 Oktober