Temui Gubernur Sulsel, P3E Suma Sampaikan Peran 14 Satker LHK

P3E Suma
Temui Gubernur Sulsel, P3E Suma Sampaikan Peran 14 Satker LHK

Terkini.id, Makassar – Empat belas Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikoordinir oleh Dr Darhamsyah MSi Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E SUMA) selaku kordinator wilayah Satker melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulsel, Senin 18 Maret 2019.

Di hadapan orang nomor satu di Sulsel tersebut, Darhamsyah menyampaikan tentang peran 14 Satker LHK yang ada di Provinsi Sulsel.

Selaku koordinator UPT KLHK, kata dia, P3E Suma dan 14 Satker UPT LHK Sulsel siap untuk bersinergi membantu Povinsi Sulawesi Selatan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kami siap bersinergi dengan mengaitkan program/kegiatan KLHK di Sulsel dengan visi dan misi serta program program strategis Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Daerah Sulsel,” ujarnya.

Merespon hal tersebut, Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah, menjelaskan, bahwa memang sebaiknya kita harus bersinergi dengan menyusun strategi untuk menyelamatkan lingkungan dan hutan agar fungsi konservasi tetap berjalan.

Lebih lanjut Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa perlu ada model kolaborasi yang perlu dikembangkan.

“Kolaborasi ini bisa juga dengan cara mengadopsi model yang sudah dilakukan pada penanganan DAS Citarum. Gubernur berharap agar upaya-upaya yang dilakukan juga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat.

“Perlu dikembangkan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dapat saling memberi manfaat. Artinya fungsi konservasi tetap berjalan dan bs menambah nilai ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Gubernur Sulsel.

NA: Di Sulsel bukan hanya DAS Jeneberang yang bermasalah, melainkan juga DAS Sa’dang

Lebih lanjut,, Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang mendukung keberadaan hutan kemasyarakatan dalam hal ini hutan desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan secara lestari berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemprov Sulsel.

Nurdin Abdullah juga menyampaikan bahwa di Sulsel bukan hanya DAS Jeneberang saja yang bermasalah namun juga DAS Sa’dang yang juga sudah kritis.

“Penanganan DAS perlu dilakukan pendekatan dan pelibatan masyarakat. Masyarakat harus hadir di dalam pengelolaan hutan,” terangnya.

Untuk itu, kata dia, beberapa rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh pemprov Sulsel antara lain bekerjasama dengan Universitas dalam mendorong mahasiswa yang akan melakukan kuliah kerja Nyata (KKN) melalui KKN Tematik agar bisa mengabdikan keilmuannya di wilayah-wilayah pedesaan yang membutuhkan pemahaman, dan penyadaran, serta pemberdayaan agar dapat memanfaatkan hutan secara lestari.

Berita Terkait
Komentar
Terkini