Terdakwa Mengaku Ada SK DPRD dalam Dugaan Korupsi DID Luwu Utara

Ilustrasi

MAKASSAR – Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana intensif daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) kembali menguak fakta baru dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan DID Kab. Lutra di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Senin 6 Maret 2017.

Terdakwa, Agung mengatakan, ada surat keputusan (SK) Parsial yang dibuat DPRD untuk acuan penggunaan dana intensif daerah (DID)

"Penggunaan dana DID berdasarkan adanya SK Parsial yang diterbitkan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lutra," kata Agung yang ditemui disela-sela menunggu persidangan.

Sementara itu menurut Ronni, saksi dalam kasus ini mengungkapkan usulan menggunakan SK Parsial yang diterbitkan oleh DPRD Lutra guna pemanfaatan dana DID tersebut.

Menurut dia bermula dari hasil konsultasi resmi Kepala Dinas Keuangan Pemda Lutra, Masud Masse, Wakil Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, Anggota Banggara DPRD Lutra, Irawan Tamsi ke Direktorat Jenderal Keuangan RI.

"Saya ikut dalam kegiatan konsultasi soal itu ," ungkap Ronni di kantin Pengadilan Negeri Tipikor Makassar.

Ronny mengungkapkan kejanggalannya dimana SK Parsial dibuat hanya untuk menutupi kegiatan penggunaan dana DID yang sebelumnya sudah digunakan.

Baca :Mantan Kepala Dinas Soppeng di tuntut 4 tahun penjara

"SK Parsial itu dibuat setelah kegiatan dana DID sudah terlaksana, "ujar Ronni.

Diketahui dalam kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Lutra mendudukkan dua orang terdakwa masing-masing Agung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sariming mantan Kepala Dinas Pendidikan Lutra yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi.

Proyek yang menjerat kedua terdakwa diketahui bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tersebut terbagi dalam 11 item kegiatan terdiri dari pengadaan barang dan pembangunan fisik dimana untuk jenis kegiatan pengadaan barang masing-masing program barang dan sumber belajar virtual (PSBV) sebesar Rp 4.8 miliar.

Lalu kegiatan pengadaan barang program life science untuk tingkat SMP senilai Rp 3.9 miliar, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SD senilai Rp 2.2 miliar, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMP senilai Rp 3.3 miliar, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMU senilai Rp 3.4 miliar.

Baca :Kasus Sumur Bor Polisi panggil PPK dan Rekanan terkait kasus sumur bor

Selanjutnya, kegiatan fisik di antaranya kegiatan pembangunan dan rehab SDN/SMPN/SMAN/SMKN senilai Rp 6.5 miliar, kegiatan jasa konsultasi perencanaan senilai Rp 228 juta, kegiatan jasa konsultasi pengawasan senilai Rp 171 juta. Lalu kegiatan pengadaan mobiler senilai Rp 1 miliar, kegiatan pelatihan guru senilai Rp 300 juta, serta kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan senilai Rp 194.6 juta.

Dimana dalam perjalanan khusus jenis kegiatan pengadaan barang tersebut ditemukan adanya kesalahan spesifikasi sehingga terjadi selisih harga dan menyebabkan kerugian negara ditaksir sebesar Rp 3,6 miliar. Hal itu sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel setelah dimintai kepolisian menghitung kerugian negara dalam proyek itu.

Herman Kambuna