Terganggu dengan Debu Pabrik, Warga Watang Pulu Sidrap Mengadu ke DPRD

Terganggu dengan Debu Pabrik, Warga Watang Pulu Sidrap Mengadu ke DPRD

Terkini.id, Sidrap – Puluhan warga lingkungan 1 Indokute, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Sidrap, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis, 20 September 2018.

Warga datang berunjuk rasa atas dampak beroperasinya pabrik batu milik Eka Putra yang oleh warga disebut sebagai anak Wakapolsek Watang Pulu, Ipda Baharuddin.

Koordinator aksi, Lamadong Jamalu, di hadapan sejumlah anggota DPRD Sidrap yang menerima keluhan mereka menyampaikan bahwa adanya pabrik batu CV Asbar sangat mengganggu warga sekitar.

“Debunya sangat mengganggu. Debu yang keluar dari pabrik mencemari lingkungan sekitar terutama lingkungan 1 Indokute Kelurahan Uluale,” ujarnya.

Di hadapan anggota DPRD, Lamadong meminta agar pabrik tersebut segera ditutup dan tidak diterbitkan izin pengoprasiannya di lokasi tersebut.

Bukan itu saja, warga juga meminta agar pabrik gabah yang ada di lokasi mereka segera membuat alat sekam agar debu dari gabah tidak menyebar dan mengganggu masyarakat.

“Debu gabah juga sangat menggangu dan merugikan masyarakat karena sudah ada tiga masyarakat yang menjadi korban. Mereka mengidap TBC dan asma gara-gara polusi debu tersebut,” jelas Lamadong.

Lamadong juga mengakui bahwa sebelumnya masyarakat di sekitar Lingkungan 1 Indokute dan pihak pemilik pabrik, baik pabrik batu dan pabrik gabah, pernah dipertemukan di kantor Camat Watang Pulu yang dihadiri Dinas Lingkungan Hidup Sidrap. P

Pertemuan saat itu disepakati akan membuatkan pelindung atau alat supaya debu dari limbah pabrik tidak mencemari lingkungan dan pengoprasian pabrik dibatasi.

Namun hingga saat ini kesepakatan tersebut belum terealisasi semua, dan masih ada pabrik gabah yang belum membuatkan alat pelindung.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Partanahan dan Lingkungan Hidup Sidrap, Hj Aryani, menjelaskan jauh sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sidrap telah melakukan pertemuan dan memberikan teguran kepada pabrik batu tersebut, karena pabrik milik CV Asbar memang tidak ada ijin untuk pengoperasian.

“Selaku pihak pemerintah setempat tak mengetahui kalau pabrik tersebut kembali beroperasi setelah kita melakukan pertemuan dan memberikan teguran untuk berhenti beroperasi,” ungkap Aryani.

Khusus pabrik gabah, kata Aryani, sudah ada ijin tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga Pemda Sidrap telah melakukan pertemuan dan pemilik pabrik gabah meminta kompensasi hingga bulan Desember untuk membuat sekam.

Ketua Komisi I DPRD Sidrap dari Fraksi Nasdem, Umar Manong mengatakan, berdasarkan Surat dari Pemda Sidrap tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Sidrap, pabrik batu tersebut belum memenuhi syarat, termasuk Amdal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Partanahan dan Lingkungan Hidup.

“Jika beroperasi otomatis ini telah melanggar undang-undang. Apalagi ada temuan bahwa Pabrik tersebut tidak melakukan pengolahan udara sehingga mencemari lingkungan. Harusnya sudah bisa dilakukan tindakan dari Pemkab Sidrap dengan dinas terkait,” kata Umar.

Untuk itu, DPRD Sidrap akan melakukan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pihak Polres Sidrap untuk mengambil langkah-langkah guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berita Terkait
Direkomendasikan
Komentar
Terkini
Sidrap

Pekan Budaya Meriahkan Hari Jadi ke-675 Sidrap

Terkini.id,Sidrap – Dalam rangka menyongsong peringatan Hari Jadi Sidenreng Rappang yang ke-675, Pemerintah Kabupaten Sidrap menggelar Pekan Budaya yang dipusatkan di Pelataran Monumen Ganggawa
Sidrap

Rakor, Pokja AMPL Bahas Sidrap Sehati

Terkini,id,Sidrap -  Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Sidrap melaksanakan rapat koordinasi, Jumat 8 Februari 2019 di ruang Rapat Bappelitbangda Sidrap.Rapat