THR PNS di DKI Jakarta Dipotong, Tapi TGUPP Tidak

Pinjam uang
Pinjam uang. (Foto: ils)

Terkini.id, Jakarta – Pandemi corona covid-19 membuat pemerintah di DKI Jakarta memangkas Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun, pemerintah diprotes lantaran tidak ikut memangkas THR untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta harusnya turut memangkas THR TGUPP seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipangkas 50 persen dan dialihkan untuk penanganan COVID-19.

“Ada kabar bahwa menjelang lebaran kemarin anggota TGUPP mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak. Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan,” kata August Hamonangan yang juga anggota Komisi A itu lewat keterangannya di Jakarta, Kamis lalu.

Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya, William Aditya Sarana, mengunggah data besaran THR yang diterima TGUPP DKI.

Menarik untuk Anda:

Data itu diunggah dalam akun Instagram @willsarana pada Kamis ini, yang memperlihatkan terdapat data jumlah THR yang diterima oleh 20 anggota TGUPP.

Jumlah tertinggi diterima oleh Ketua TGUPP DKI Amin Subekti, sebesar kurang lebih Rp 50 juta dan terendah Rp 24 juta.

William yang juga merupakan anggota dari PSI mengkritik hal itu. Pasalnya, saat ini, ribuan ASN Pemprov DKI telah dipotong THR dan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) sebesar 50 persen

“TGUPP, THR-nya full turun, ASN DKI dipotong berikut dengan TKD nya. TGUPP jauh lebih kuat dari ASN kita tampaknya,” tulis William.

Alasan Pemerintah DKI Jakarta

Sementara, Pemerintah DKI Jakarta lewat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengungkapkan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak dipangkas karena merupakan pos belanja Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

“TGUPP itu kelompoknya ada di kegiatan, bukan di pegawai. Yakni (pos anggaran) kegiatan di Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta,” terang Chaidir seperti dikutip dari Antara.

Menurut Chaidir, dalam kegiatan tersebut dimungkinkan adanya apresiasi seperti THR untuk mengganti keahlian tenaga TGUPP.

“Ya boleh-boleh saja, untuk kegiatannya silahkan konfirmasi ke Bappeda,” kata Chaidir.

Seperti penjelasan Kepada BKD Chaidir, pemberian gaji dan THR untuk TGUPP dianggarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lewat komponen belanja langsung.

Sementara, gaji serta tunjangan yang diberikan untuk para pegawai masuk dalam komponen belanja tidak langsung dalam APBD DKI Jakarta.

“Secara aturan memang benar, belum ada peraturan yang merevisinya. Nomenklaturnya juga masuk dalam komponen belanja langsung bukan belanja tidak langsung,” kata dia.

Meski secara aturan dianggap tidak melanggar, Politisi Demokrat ini mengingatkan akan pentingnya rasa empati yang dimiliki oleh para anggota TGUPP.

Sebab, jumlah nominal uang yang diterima oleh para anggota TGUPP itu terbilang sangat besar.

Sedangkan, saat ini kondisi yang dihadapi Jakarta sedang tidak kondusif imbas pandemi Covid-19.

“Secara aturan benar, tapi ini soal empati. Kesadaran, saya menyarankan semua pihak termasuk TGUPP berempati terhadap situasi seperti saat ini,” tuturnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Download Gratis Perwali Nomor 36 Tahun 2020 Kota Makassar, Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19

Pria Positif Covid-19 Dijemput Usai Salat Berjamaah di Bandung, 12 Orang Diisolasi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar