Tidak Naikkan Iuran, Ini 5 Opsi yang Harusnya Dipilih BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

Terkini.id, Jakarta – Dengan alasan mengatasi defisit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kes) berencana menaikkan iuran bagi peserta JKN.

Padahal, ada beberapa opsi lain yang bisa dilakukan BPJS Kesehatan tanpa menaikkan iuran.

Kenaikan tersebut dikenakan untuk para peserta BPJS Kesehatan yang masuk dalam kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Pekerja mandiri dan Bukan Pekerja (BP).

Kenaikan iuran tersebut sekitar 60% di setiap kelas. Yakni, kelas I, sebelumnya adalah Rp 80 ribu, akan naik menjadi Rp 120 ribu.

Kelas II, dari Rp 51 ribu menjadi Rp 80 ribu dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Defisit Terus Membengkak

Sejak beroperasi tahun 2014, hingga kini BPJS Kesehatan terus mengalami defisit.

Pada tahun 2014, defisit mencapai Rp 1,9 trilliun. Kemudian defisit meningkat menjadi 9,4 triliun di tahun 2015.

Pada tahun 2016 defisit turun menjadi Rp 6,4 trilliun karena ada suntikan dana dari pemerintah dan kenaikan iuran.

Namun tahun 2017, defisit BPJS Kesehatan naik dua kali lipat lebih dari tahun sebelumnya, mencapai Rp 13,8 trilliun dan di tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan naik menjadi Rp 19,4 trilliun. Besar kemungkinan, defisit BPJS Kesehatan di tahun 2019 dapat mencapai lebih dari Rp 25 trilliun.

Sejak 1 April 2016 Pemerintah telah menaikan iuran bagi peserta kelas I dan Kelas II. Iuran peserta kelas I naik dari Rp. 59.500 menjadi Rp. 80.000, dan iuran peserta kelas II naik dari 42.500 menjadi 51.500. Sedangkan iuran peserta kelas III tetap. Di tahun 2016, defisit BPJS Kes memang turun sebesar Rp 6 trilliun dibanding tahun 2015.

Akan tetapi pada tahun 2017, defisit BPJS naik dua kali lipat. Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan iuran bukan solusi manjur untuk mengatasi defisit secara permanen.

Opsi Lain Selain Menaikkan Iuran

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari mengungkapkan, seharusnya BPJS, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Pemerintah dan DPR keluar dari alasan klasik defisit BPJS Kesehatan, yaitu rendahnya iuran peserta.

Karena faktanya, menaikkan tidak akan pernah menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan.

Namun justru menimbulkan efek negatif, yaitu memperkecil kesempatan warga yang tergolong hampir miskin dan bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Fakta menunjukkan terdapat beberapa item pengeluaran BPJS Kesehatan yang menjadi penyebab defisit, antara lain:

1. Tingginya biaya yang harus dibayarkan untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan bagi peserta JKN kelas I dan Kelas II, karena perbedaan harga atau tariff pada INA CBG’s (Indonesia case base Groups) berdasarkan kelas.

2. Organisasi BPJS Kesehatan, terutama di struktur kepemimpinan terlalu gemuk, dengan standar gaji jauh lebih besar dibandingkan badan publik lainnya.

3. Biaya operasional dikeluarkan berdasarkan batas atas (palfon) yang ditentukan peraturan, namun tidak sepadan dengan hasilnya.

4. Sistem Kapitasi yang tidak berkeadilan bagi tenaga kesehatan, menjadikan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hanya menjadi lembaga penerbit surat rujukan, sehingga biaya layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) cenderung meningkat.

5. Sistem Kapitasi yang dihitung berdasarkan jumlah maksimal pasien dalam satu bulan, namun realisasinya jauh di bawah tersebut, sebagian besar mengendap direkening Dinas Kesehatan dan tidak ada transparansi tentang pengelolaan dan pengembalian dana Kapitasi baik di tingkat pemerintah daerah maupun BPJS Kesehatan.

6. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat sentralistik, sehingga menutup kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan di tingkat Daerah, terutama bagi warga masyarakat yang miskin, tidak mampu dan rentan yang tidak dapat dilindungi oleh JKN.

“Untuk mengakhiri Defisit BPJS Kesehatan yang berkelanjutan, Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan pemerintah dan DPR untuk melakukan lima hal,” terangnya melalui keterangan tertulis.

Lima rekomendasi tersebut antara lain:

1. Menerapkan penyelenggaraan program JKN Tanpa Kelas dan meninjau ulang system INA-CBGs
2. Kaji ulang pemberlakuan system Kapitasi
3. Memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan sejenis, sehingga Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat Dual Sistem, yaitu diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan oleh Pemerintah Daerah.
4. Merampingkan organisasi dan tata kelola BPJS Kesehatan dan mensetarakan upah/gajinya dengan badan public lainnya.
5. Kaji ulang Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( UU SJSN) dan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)

Koalisi Perempuan Indonesia berharap rekomendasi ini dapat mengakhiri defisit BPJS Kesehatan.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Bisnis

Ganti Kartu Pelanggan Telkomsel Tetap Gratis

Terkini.id, Makassar – Telkomsel konsisten mengajak pelanggan untuk menjadi bagian dari eksosistem 4G LTE dengan memberikan kemudahan dan penawaran agar segera dapat beralih ke