Tindaklanjuti Kabar Suap Tito Karnavian, Polri Malah Selidiki Indonesialeaks

Terkini.id, Makassar – Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers, menyayangkan langkah Polri yang justru ingin mengusut Indonesialeaks, platform investigasi beberapa media yang telah mengabarkan kasus skandal suap.

Seperti diketahui, 8 Oktober lalu, Indonesialeaks mengungkap kejanggalan dalam skandal suap pengusaha daging Basuki Hariman kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017.

Barang bukti kasus suap itu diduga dirusak dua penyidik KPK saat itu, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun.

Barang bukti tersebut berupa sebuah buku merah yang mencatat pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya diberikan kepada petinggi polisi, Tito Karnavian yang saat itu Kepala Polda Metro Jaya.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin, mengungkapkan, sangat disayangkan Polri akan menyelidiki Indonesialeaks karena memberitakan dugaan perusakan barang bukti perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi oleh dua perwira penyidik Polri.

Nawawi mengatakan Polri menunjukkan pendekatan dengan menggunakan kekuasaan jika menyelidiki Indonesialeaks.

Padahal, berita Indonesialeaks seharusnya menjadi petunjuk untuk mengungkap kasus dugaan suap dan perusakan barang bukti tersebut.

“Kami menyayangkan ada upaya-upaya yang arah pendekatannya menggunakan kekuasaan,” kata Nawawi seperti dilansir dari Tempo, Selasa 16 Oktober 2018.

Anggap Cuma Pencatutan Nama

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengungkapkan, Polri lebih melihat kasus tersebut sebagai pencatutan nama.

Menurut dia, kasus pencatutan nama ini bukan pertama kali dialami oleh Kapolri. Ini merupakan risiko sebagai figur publik.

Karena itu, menurut Setyo, konten yang disampaikan dalam di situs internet haruslah dipertanggungjawabkan. Jika tidak, maka tatanan hukum akan menjadi kacau balau.

“Ketika kita menyampaikan sesuatu, ditanya siapa yang bertanggung jawab, tidak ada Pak. Ini cuma platform. Terus gimana? Apakah kita akan memintakan pertanggungjawaban HP. Susah,” ujar Setyo dalam diskusi bertajuk “Menangkal Hoax Menjelang Pilpres 2019” di Kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 15 Oktober 2018 seperti dilansir RMOL.

Setyo menjelaskan menjadi pemberi informasi ke masyarakat tidaklah mudah. Ia dilatih untuk bertanggungjawab terhadap informasi yang disampaikan .

“Kalau kita kita menyatakan A, siapa yang menyatakan itu dia harus bertanggung jawab, ketika kita menyatakan A tidak ada yang bertanggung jawab, ini akan kacau ini. Tata kehidupan, tata hukum kita akan kacau,” ujarnya.

Polri pun membuka peluang untuk mengusut dugaan informasi hoax yang disampaikan situs online IndonesiaLeaks soal adanya dugaan aliran dana suap kepada Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian.

Komentar

Rekomendasi

Berita Lainnya

Ini Prediksi Kominfo Soal Trafik Seluler Saat Lebaran di Tengah Pandemi Covid-19

Perhatian, Ini Ajakan Menkominfo di Tengah Wabah Corona

Pemerintah akan Distribusikan Alat PCR Deteksi Corona ke 12 Provinsi, Termasuk Sulsel

Ratusan Wartawan Jalani Rapid Tes Covid-19

Donasi ke Rekening Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp83 Miliar

Berita Baik: Total Pasien Virus Corona Sembuh Hari Ini Tembus 204 Orang

Jumlah Relawan Covid-19 di Indonesia Terbanyak di Wilayah ini

Kemenkes: Puskesmas Sediakan Layanan Periksa Covid-19

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar