Titiek Janji Prabowo akan seperti Soeharto Jika Presiden, Ini Catatan Hitam Era Orba

Titiek Soeharto. (detikcom)

Terkini.id, Makasar – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto sebelumnya mengungkapkan janji bahwa RI akan seperti zaman Soeharto jika Prabowo Subianto dan wakilnya, Sandiaga Uno terpilih.

Melalui akun twitternya, Titiek mengungkapkan, sudah saatnya Indonesia kembali seperti era kepemimpinan Soeharto, yang merupakan ayahnya sendiri.

“Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia,” ujar Titiek melalui akun twitternya @Titiek Soeharto.

Titiek juga menyoroti soal pangan saat berkampanye untuk pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Sandiaga Uno di Banten, pada Rabu, 14 November 2018 lalu.

Menurut dia, pada pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat itu berjanji untuk melakukan swasembada pangan. Akan tetapi faktanya, banyak impor pangan dan program swasembada tak tercapai.

“Banyak alasan kenapa presiden harus Pak Prabowo, karena tidak sedikit permasalahan di negeri ini. Katakan saja, misalnya, kondisi pangan dan pertanian,” terang dia seperti dilansir dari tempo.co.

Saat itu, menurut Titiek, pemerintah Jokowi berjanji akan melakukan swasembada padi, jagung dan kedelai dalam waltu tiga tahun.

Akan tetapi, menurut dia, ketiga komoditas itu masih impor.

Catatan Hitam Era Soeharto

Meskipun era Soeharto sukses mewujudkan swasembada pangan, akan tetapi ada beberapa catatan hitam era Orde Baru tersebut yang tidak boleh ditiru.

Seorang netizen, Furqon Majid membuat rangkuman tentang catatan hitam Presiden Soeharto selama menjadi presiden. Berikut di antaranya:

1. Kasus Pulau Buru 1965-1966
Sebagai Panglima Kopkamtib, Soeharto diduga telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke pulau Buru. (“Laporan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto”, Komnas HAM 2003).

2. Penembakan misterius 1981-1985
“Hukuman mati” terhadap residivis, bromocorah, gali, preman tanpa melalui pengadilan ini dikenal sebagai “penembakan misterius” yang terjadi sepanjang 1981-1985. Amnesty Internasional dalam laporannya mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5.000 orang

3. Tanjung Priok 1984-1987
Soeharto selaku panglima tertinggi telah mengeluarkan sikap, pernyataan dan kebijakan yang bersifat represif terhadap kelompok Islam di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lebih 24 orang meninggal, 36 terluka berat, 19 luka ringan. (“Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto”, Komnas HAM, 2003).

4. Talangsari 1984-1987
Kebijakan represif Soeharto terhadap kelompok-kelompok Islam juga mengakibatkan meletusnya peristiwa Talangsari 1984-1987. Akibatnya, 130 orang meninggal, 77 diusir, 53 orang terampas kemerdekaanya, 45 orang mengalami penyiksaan, dan 229 orang mengalami penganiayaan. (“Laporan Ringkasan Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Talangsari 1989”, Komnas HAM, 2008).

5. Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1989-1998)
Operasi militer ini telah melahirkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat Aceh. Berdasarkan investigasi Komnas HAM, dalam kurun waktu sepuluh tahun, sedikitnya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang mengalami penyiksaan/penganiayaan dan 102 perempuan mengalami pemerkosaan.

6. DOM Papua (1963-2003)
Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya berbagai peristiwa seperti Teminabun 500 orang ditahan dan kemudian dinyatakan hilang, Kebar 1965 dengan 23 orang terbunuh, Peristiwa Manokwari 1965 dengan 64 orang dieksekusi mati, peristiwa Sentani dengan 20 orang menjadi korban penghilangan paksa, Enatorali 1969-1970, 634 orang terbunuh, peristiwa Jayawijaya dan Wamena Barat kurun waktu 1970-1985 terjadi pembantaian di 17 desa. (“Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto”, Komnas HAM, 2003).

7. Peristiwa 27 Juli 1996
Dalam Peristiwa 27 Juli, Soeharto memandang Megawati sebagai ancaman terhadap kekuasaan politik Orde Baru. Aksi kekerasan yang diduga berupa pembunuhan, penangkapan, dan penahanan. 11 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 orang hilang, 124 orang ditahan.

8. Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997–1998
Pada masa itu wacana pergantian Soeharto kerap disuarakan. Setidaknya 23 aktivis pro demokrasi dan masyarakat yang dianggap akan bergerak melakukan penurunan Soeharto menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. Sebanyak 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang (“Laporan Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Paksa”, 2006).

9. Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998
Peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998. Saat itu aktivis dan mahasiswa pro demokrasi mendorong reformasi total dan turunnya Soeharto Tindakan represif penguasa melalui ABRI menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Bupati Gowa Jadi Irup Peringatan HUT PMI ke-74

Terkini.id,Gowa - Bupati Gowa yanh sekaligus sebagai Ketua terpilih PMI Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Apel Bersama Jajaran Polres