Tuai Banyak Kritikan, Anggota DPR ke Pemerintah: Tidak Perlu Reaksioner, Fokus Pada Tugas

Terkini.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak perlu terlalu reaksioner dalam menanggapi kritik dari masyarakat maupun parlemen terkait penanganan pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan bahwa kritik merupakan sebuah evaluasi dari apa yang telah dijalankan oleh pemerintah.

“Pemerintah tidak perlu reaksioner menanggapi kritikan, baik itu dari masyarakat maupun dari parlemen, karena sifat dari kritik itu adalah untuk melengkapi hal-hal yang sudah dilakukan secara bersama-sama,” ucap Masinton dikutip terkini.id dari JPNN via Genpi, Kamis, 5 Agustus 2021.

Baca Juga: Disentil Rudi S Kamri, Lieus Sungkharisma: Jilat-Jilat Pak Jokowi supaya...

Ia pun menegaskan bahwa pemerintahan saat ini harus fokus dengan tugas yang sedang disusun sembari mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Menurutnya,pemerintah harus andil dalam memberikan solusi-solusi atas keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat.

Baca Juga: Harits Abu Ulya: Rezim Jokowi Tak Bijak dan Piawai Kelola...

“Jadi, tugas pemerintah saat ini bukan melayani kritik, tetapi mengerjakan apa yang disampaikan masyarakat, baik secara kritis maupun dalam memberikan solusi-solusi,” tutur politikus PDIP tersebut.

“Pemerintah itu harus fokus pada tugasnya. Tugas pemerintah hari ini bukan melayani kritik,” imbuhnya.

Selanjutnya, ia meminta kepada pemerintah untuk segera terjun ke lapangan dalam hal penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sindiran Politisi Demokrat ke Jokowi: Udah Banyak Contoh Omongan Dia...

Menurutnya, pandemi tidak akan bisa selesai jika hanya didiskusikan melalui virtual room saja, melainkan pemerintah yang diberikan tanggung jawab harus terjun ke lapangan.

Virtual meeting itu cukup staf-staf administrasi saja. Ini tugas lapangan, bukan di belakang meja atau di depan layar virtual zoom, persoalan selesai, itu keliru,” tegasnya.

Selain itu, Masinton juga meminta agar pemerintah segera membenahi rantai birokrasi yang menurutnya tidak jelas dalam pengalokasian anggaran penanganan Covid-19.

Bagikan