Masuk

Usai Cabut Izin ACT, Kemensos Ditegur MUI: Sikap Gegabah!

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, KH Muhyiddin Junaidi angkat bicara terkait pencabutan izin terhadap Yayasan ACT oleh Kementerian Sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Kemensos cabut izin ACT untuk tidak lagi melakukan kegiatan menghimpun donasi untuk kepentingan kemanusiaan.

Hal tersebut dikarenakan ACT diduga melakukan penyelewengan dana umat, dengan terindikasinya fasilitas mewah untuk para petinggi dan gaji yang fantastis mencapai 250 juta.

Baca Juga: Soal Pernyataan Ma’ruf Amin, Anwar Abbas: MUI Harus Ingatkan Umat Memilih Capres Cawapres Terbaik

Meski demikian, tidak semua pihak mendukung Kemensos dalam kebijakannya mencabut izin lembaga penghimpun dana umat itu.

Termasuk MUI, pihaknya menilai kebijakan yang diambil terlalu terburu-buru itu merupakan kebijakan kontraproduktif dan menyalahi aturan main.

Pencabutan izin ACT untuk menerima donasi oleh Kemensos sebelum dilakukan penyelidikan secara menyeluruh adalah kebijakan kontraproduktif dan menyalahi aturan main yang berlaku di negeri ini,” ujar Muhyiddin Junaidi dikutip dari Suara Islam pada Kamis, 7 Juli 2022.

Baca Juga: Maruf Amin Berharap Ketua MUI Ikuti Jejaknya: Ada Lagi Ketum Jadi Wapres Bahkan Presiden

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan sikap gegabah yang bisa merugikan lembaga filantrofi Muslim secara umum.

Sikap gegabah tersebut bisa ditafsirkan bahwa lembaga filantrofi Muslim tak profesional dalam mengelola dana publik untuk program kemanusiaan,” jelas Mantan Wakil Ketua Umum MUI itu.

Padahal, kata Kiai Muhyiddin, keberadaan ACT masih sangat dibutuhkan masyarakat dalam membantu korban bencana alam dan sebagainya di negara ini.

“Power abuse (penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan oleh pihak CEO seharusnya diproses secara hukum tanpa harus mengorbankan lembaganya,” jelasnya.

Baca Juga: Disebut Koperasi Syariah 212 Terima Dana ACT, KH Muhyiddin Junaidi Kaget: Saya Sangat Terkejut

Apalagi, kata Kiai Muhyiddin, sampai sejauh ini penyelidikan oleh pihak berwajib belum dilakukan tapi kebijakan final sudah diputuskan.

“Ada kesan bahwa ACT telah terlibat dengan kegiatan terorisme. Sementara itu banyak tersangka kasus pidana korupsi tetap dibiarkan bebas,” ujarnya melanjutkan.