UU Narkotika Perlu direvisi? Arsul Sani: ‘Pembiayaan Lapas Cukup Tinggi Lebih Berguna Untuk Membiayai Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika’

Terkini.id, Jakarta – Arsul Sani salah satu anggota DPR RI mengajukan permintaan pada Kementerian Hukum dan HAM terkait melakukan pengkajian revisi UU Narkotika yang mampu mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

“Kelebihan kapasitas lapas ditimbulkan oleh warga binaan atau terpidana kasus narkoba. Saya mohon penjelasan dengan analisis kuantitatif, kalau ini dirubah, maka akan merubah wajah lapas itu sejauh apa,” kata Arsul dilansir dari liputan6.com

Arsul beranggapan dengan adanya revisi UU Narkotika mampu memberikan hasil berupa pengurangan tuntuan tahanan terkait kasus narkotika sehingga anggaran Negara untuk pembiayaan lapas menjadi lebih hemat.

Baca Juga: Nia Ramadhani Selesai Rehabilitasi Narkoba: Pertama Kali ke Mal Senang...

Arsul juga berharap besar pada penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara kompeten sesuai dengan pelaksanaan pasal 127 UU Narkotika mengenai rehabilitasi.

“Problem kita selama ini karena terkait penegakan hukum sangat mempengaruhi, karena penegak hukum tidak melaksanakan secara murni pasal 127 UU Narkotika,” jelasnya.

Baca Juga: Mantan Penghuni ‘Kerangkeng’ Bupati Langkat Buka Suara, Komnasham Dicap Penyebar...

Para penegak hukum kebanyakan berfokus pada pasal 111, 112 dan seterusnya karena adanya unsur memiliki dan menguasai Narkotika.

“Dengan menggunakan unsur itu, maka penyalahguna dapat dijerat dengan proses pidana bisa,” ungkap Arsul

Hal ini sejalan dengan yang Wayan Sudirta sampaikan selaku Anggota DPR RI mengenai hasil penelitian yang mencapai Rp. 3 triliun

Baca Juga: Mantan Penghuni ‘Kerangkeng’ Bupati Langkat Buka Suara, Komnasham Dicap Penyebar...

untuk anggaran Negara dalam membiayai tahanan selama di lapas sedangkan untuk membiayai para tahanan mencapai Rp. 1,8 triliun.

“Ada wacana jangan memberatkan pemerintah, apakah Rp1,8 triliun itu tidak memberatkan pemerintah. Bagi saya memberatkan,” ucap Arsul menambahkan

Arsul merasa dana sebesar itu lebih baik untuk digunakan rehabilitasi pada penyalahguna narkoba karena lebih besar dampaknya.  

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menggelar RDPU bersama Kementerian Hukum dan HAM terkait revisi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S Hiariej menyebutkan enam poin penting usulan pemerintah dalam materi perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika.

Menurut dia, materi perubahan dan RUU usulan pemerintah sebanyak enam poin yakni terkait zat psikoaktif baru, rehabilitasi, tim asesmen terpadu, kewenangan penyidik,

syarat dan tata cara pengujian dan pengambilan sampel serta penetapan status barang sitaan dan penyempurnaan ketentuan pidana.

Bagikan