Wali Kota Makassar Agendakan Lantik JPT Pratama pada Akhir Tahun di Karebosi
Komentar

Wali Kota Makassar Agendakan Lantik JPT Pratama pada Akhir Tahun di Karebosi

Komentar

Terkini.id, Makassar – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengagendakan pelantikan hasil lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada akhir tahun 2021, Jumat, 31 Desember 2021.

Rencananya pelantikan tersebut bakal berlangsung di Lapangan Karebosi. Kendati begitu, Danny enggan menyebutkan nama-nama yang lolos sebelum pelantikan.

Sejumlah pelaksana tugas (Plt) di 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjabat saat ini telah lolos tiga besar lelang jabatan.

Begitu pun dengan 15 camat yang berpotensi naik kelas. 18 Plt dan 15 camat tersebut memperebutkan 24 jabatan eselon II Pemkot Makassar.

“Belum tentu (Plt yang dilantik). Saya lihat tidak juga (80 persen Plt). Siapa yang terbaiklah. Bisa camat masuk, bisa tidak,” kata Danny Pomanto, Senin, 27 Desember 2021.

DPRD Kota Makassar 2023
Baca Juga

Sebelumnya, Pengamat Pemerintahan Bastian Lubis mengingatkan agar proses perekrutan aparatur dan perangkat negara dilakukan dengan selektif, jelas, dan transparan.

Pasalnya, lelang jabatan menjadi salah satu cara untuk menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme untuk memperoleh sumber daya manusia yang berintegritas dan memadai.

Ia mengatakan bilang pemerintah kota ingin benar-benar konsisten terhadap kualitas eselon II yang ingin dipilih, panitia seleksi (Pansel) hendaknya melakukan penelusuran rekam jejak peserta lelang.

“Di rekam jejak itu harusnya sudah kelihatan orang itu seperti apa. Dulu ngapain aja, temuannya apa? Jadi kalau mau benar konsisten terhadap kualitas eselon II yang mau dipilih, benar-benar lah dicari rekam jejaknya,” beber Bastian.

Selain itu, secara kompetensi peserta lelang juga harus memiliki satu jalur yang sama dengan jabatan yang dipilih dan mampu dengan jelas memaparkan visi misi ke depannya.

Bastian mengingatkan, jangan sampai proses lelang jabatan menjadi sebatas formalitas belaka akibat adanya intervensi dan subjektivitas kepala daerah dalam menentukan calon pejabat. 

Menurutnya, kepala daerah harus memilih pejabat berdasarkan kebutuhan, bukan faktor kedekatan personal.

“Karena kalau sudah begitu, ya, kita bisa tebak-tebak buah manggis aja, bisa ditebak si ini di jabatan ini, si itu dijabatan itu. Berarti itu bukan kebutuhan, tapi kedekatan,” jelasnya.

“Kalau memang begitu hasilnya hanya like and dislike, ga ada yang berkembang ya ga usah cerita terobosan,” pungkas Bastian.