Warga laporkan program FAS-AS, ini alasannya

Warga yang Laporkan FAS
Warga yang Laporkan FAS

Terkini.id, Parepare – Salah seorang masyarakat Kota Parepare bernama Muhtar Abdullahi, melaporkan program kerja Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare nomor urut 2, A Faisal Andi Sapada – Asriady Samad, terkait adanya dugaan program yang berdampak oada indikasi terjadinya money politik, atau tindakan menjanjikan kepada masyarakat.

Selain itu, dia juga menilai kalau apa yang diprogramkan Paslon nomor urut 2, dalam salah satu program kerjanya jelas sekali tidak berdasar pada landasan hukum yang ada, serta program kerja yang dicanangkannya tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

“Ini kuat dugaan adanya tindakan money politik terhadap salah satu program yang dicangkan Paslon nomor urut 2, dalam penyusunan program yang dilakukannya,” ungkapnya.

Dirinya berpendapat, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) nomor 4 pasal 13 tahun 2013, dimana dalam pasal tersebut jelas sekali disebutkan kalau visi dan misi serta program yang disusun Paslon berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

“Mestinya kan setiap calon membuat program sesuai dengan RPJP, namun ironinya program yang ditawarkan paslon 2, sama sekali tidak ditemukan adanya bantuan usaha yang disalurkan melalui Kepala Keluarga, namun justru disalurkan melalui kelompok Usaha, dimana sasarannya semestunya diperuntuhkan bagi kepala kelompok kerja UMKM, yang telah didaftar dan berbadan hukum sesuai tingkatannya,” jelasnya.

Selain itu, kata Muhtar, dalam setiap program kerja semestinya tidak diperbolehkan sasaran program diperuntuhkan untuk individu, atau kepala keluarga karena tidak segmentatif dan jumlah penerimanya cukup besar mencapai 20 persen APBD kota Parepare.

“Pada RPJPD yang berlaku mulau tahun 2005 sampai 2025, pada poin 4 halaman 30, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan daya saing produk lokal, pengembangan koperasi dan UMKM, investasi perdagangan, pembangunab ketahanan pangan, dab keungan daerah,” urainya.

Selain itu kata Muhtar, visi misi dan Program kerja yang ditawarkan Paslon jika terpilih nantinya maka sesuai PKPU nomor 4 pasal 13 tahun 2017, materi kampanye yang dimaksud pada pasal 15 sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1, program yanf dimaksudkan menjadi dokumen resmi daerah.

“Jika ini kemudian terjadi maka bisa dipastikan apa yang diusulkan dalam Rancangan program kerja tersebut, secara pasti akan benturan terhadap RPJPD, sehingga kami simpulkan janji tersebut adalah indukasu money Politik,”tuturnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Dua Pimpinan DPRD Parepare Resmi Dilantik

Terkini.id,Parepare - Dua unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare masa jabatan 2019 - 2024 resmi dilantik di ruang Paripurna, Rabu 9 Oktober