Wow! Sebanyak Lebih Dari 100 Ribu Orang Tekan Petisi Tolak Pencairan JHT

Terkini.id, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan aturan terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya bisa dicairkan pada usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun, menuai polemik.

Baru-baru ini muncul petisi penolakan atas aturan yang dibuat oleh Menteri Ketenagakerjaan terkait aturan JHT. Sampai berita ini turun, sudah ada sebanyak 105.272 orang yang telah menandatangani petisi tersebut.

Melansir dari Tribunnews.com, petisi online dengan judul ‘Gara-gara aturan baru ini, JHT tidak bisa cair sebelum 56 Tahun’ dibuat oleh Suharti Ete yang ditujukan kepada Presiden Jokowi serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Pengamat Ramal Mendag, Menteri ATR, Menaker Atau Mentan Akan Dipecat...

Menurut Suharti Eti, dengan adanya aturan tersebut tentunya akan merugikan buruh, karena dalam Permenaker No 2 menyebutkan bahwa bagi buruh yang di PHK atau mengundurkan diri, baru bisa mengambil dana Jaminan Hari Tuanya saat usia pensiun yaitu umur 56 tahun.

“Jadi kalau buruh/pekerja di-PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di-PHK.” ungkap Suharti dalam petisi online itu, seperti dikutip dari change.org pada Sabtu 12 Februari 2022.

Baca Juga: Sejarah Hari Buruh, Demonstrasi Terbesar Era Revolusi Industri Kapitalis 1.0

“Padahal saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari Rp 550 Trilyun.” lanjutnya.

Dalam petisi itu, Eti sangat menyayangkan keputusan Ida Fauziah selaku Menteri Ketenakerjaan terkait aturan tersebut.

“Padahal kami sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di-PHK,” kata dia.

Baca Juga: Sejarah Hari Buruh, Demonstrasi Terbesar Era Revolusi Industri Kapitalis 1.0

Untuk diketahui, pada aturan sebelumnya bagi pekerja yang telah PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja.

Oleh karena itu, Suharti Eti juga menghimbau untuk sama-sama menolak Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Bagikan