Yasmib Sulawesi dan Seknas Fitra Mulai Jalankan Program Kompak di Bantaeng

Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi bekerjasama dengan Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melaksanakan Program Kompak di empat desa di Bantaeng
Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi bekerjasama dengan Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melaksanakan Program Kompak di empat desa di Bantaeng

Terkini.id, Bantaeng – Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi bekerjasama dengan Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melaksanakan Program Kompak di empat desa di Bantaeng.

Program ini disebut juga program masa transisi. Karena waktu menyusun persiapan program, pelaksanaannya dilakukan tahun 2019 sampai 2022. Tapi sudah ada kegiatan mulai Agustus sampai Oktober 2018.

Wilayah dampingan Seknas Fitra dalam Program Kompak tahun 2017 sampai awal 2018 digelar di 4 desa. Desa Batu Karaeng, Pajukkukang, Biangloe, dan Desa Nipa- Nipa Kecamatan Pajukkukang.

Tanggal 20 sampai 23 Oktober 2018 dilaksanakan kegiatan Sekar (Sekolah Anggaran) Desa di 4 desa tersebut.

Pelaksanaan Sekar Desa kali ini merupakan Sekar Desa kedua. Sebelumnya pada bulan September telah dilaksanakan Sekar Desa pertama dengan tema identifikasi layanan dasar (Adminduk, Kesehatan, Pendidikan, dan ekonomi) yang terakomodir dalam penganggaran desa (APBDes) 2018.

“Usulan yang masuk tersebut, merupakan pengawalan yang disampaikan melalui Posko Aspirasi yang dibentuk BPD,” kata Masita Syam, Direktur Program Yasmib Sulawesi, Selasa 23 Oktober 2018.

Adapun tema kali ini adalah memetakan masalah yang pernah diintervensi penyelesaiannya melalui penganggaran desa tahun 2017/2018. Apakah masalah itu masih diusulkan untuk perencanaan desa (RKPDes) 2019.

Kegiatan ini diikuti seluruh anggota BPD, perwakilan pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat, dan fasilitator dari YASMIB Sulawesi. Tanggal 20 Oktober 2018 telah dilaksanakan di Desa Batu Karaeng. “Dihadiri kurang lebih 20 orang,” kata Masita.

Pemetaan masalah dilakukan melalui diskusi kelompok. Kelompok 1 khusus anggota BPD plus perwakilan pemerintah desa dan kelompok 2, khusus masyarakat.

Pemetaan masalah yang muncul di dua kelompok hampir sama. Yakni isu administrasi pendidikan, masih banyak warga yang belum memiliki akta nikah, dan belum memiliki KTP karena sistem perekaman di Disdukcapil eror. Sudah dua kali perekaman tapi belum terbit KTP.

Sektor pendidikan masih ada beberapa kasus putus sekolah di tingkat SMP, masih ada anak yang tamat SD tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena permasalahan ekonomi.

“Masalah ini sudah mulai ada penyelesaian tahun 2018 oleh Kordukcapil. Namun dinilai masih penting melanjutkan penyelesaian di tahun 2019,” ujar Masita.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Info 13 Juta Orang Gila Mencoblos Itu Hoax

Terkini.id, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyampaikan Haikal Hassan melalui media sosial (twitter.com/haikal_hassan) tentang orang gila yang ikut
News

KPU: Sudah 225 Orang Petugas KPPS Wafat

Terkini.id, Jakarta - Jumlah anggota panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas bertambah menjadi 225 orang.Komisioner KPU Viryan Aziz mengungkapkan,