8 Bulan Memimpin, Luhur: Konsolidasi Birokrasi Nurdin Abdullah Belum Efektif

gubernur sulsel
Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bercanda saat menghadiri puncak Peringatan HUT Pemadam Kebakaran Ke-100, HUT Sat Pol Ke-69, dan HUT SatLinmas Ke-57 Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulsel, di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa 19 Maret 2019.

Terkini.id, Makassar – Terpilihnya pasangan Prof Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, melahirkan ekspektasi yang tinggi dari pemilihnya. Masyarakat mengharapkan terjadi terobosan, atau setidaknya ada diferensiasi dari kepemimpinan sebelumnya.

Menurut Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Prianto, Kepemimpinan Prof Andalan seperti mengalami transisi yang panjang.

“Konsolidasi birokrasi belum berjalan efektif,” kata Luhur kepada Makassar Terkini, Jumat 26 April 2019.

Nurdin Abdullah, kata Luhur, terlihat butuh Sekretaris Provinsi yang defenitif. Untuk menggerakkan birokrasi pemerintah provinsi yang belum meninggalkan ritme kerja pemimpin sebelumnya.

“Kelihatan juga rendahnya derajat konsensus Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penentuan pejabat Sekda defenitif,” ujar Luhur.

Luhur mengungkapkan, saat apel pertama di Gubernuran, Nurdin Abdullah sempat memberi harapan perubahan. Bahkan dengan diksi dan nada yang sedikit sumbang disertai sejumlah “ancaman”. Pasangan ini mengambil alih seluruh tanggung jawab kepemimpinan aparatur sipil negara di provinsi Sulsel.

Tapi setelah itu, hari-hari kepemimpinan ditandai polemik serius, terutama dengan kehadiran dan dominasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).

“Pelembagaan T2PD sebagai “Komisi Pembisik” juga sempat menjadi faktor perenggang dalam dinamika hubungan DPRD dan Pemprov dalam pembahasan APBD 2019,” jelas Luhur.

Dia mengatakan sampai saat ini, keberhasilan kepemimpinan Nurdin Abdullah hanya berhasil mengganti nomenklatur TP2D menjadi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), mereplikasi model lembaga penasihat Gubernur Anis Baswedan di DKI Jakarta.

“TGUPP pun masih mengambil alih tugas Sekretariat Daerah, seperti ketika proses rekrutmen calon Penjabat Wali Kota Makassar,” katanya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Makassar

Dinas PU Makassar Usul Lomba Sanitasi Award

Terkini.id, Makassar - Pemerintah Kota Makassar tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) ihwal Pemberian Penghargaan kepada Masyarakat Kota Makassar tahun anggaran 2019.Hal itu disampaikan