ARN: Tinjau Ulang Holdingisasi, Dukung Penunjukkan Erick Tohir Sebagai Menteri BUMN

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar-Penunjukan Erick Tohir sebagai Menteri BUMN Jilid 2 Pemerintahan Jokowi menggantikan Rini Sumarno mendapat apresiasi Bakal calon Walikota Makassar, Abdul Rachmat Noer.

“Saya mengapresiasi pilihan Presiden Jokowi menunjuk Erick Tohir sebagai Menteri BUMN untuk meningkatkan kinerja semua perusahaan plat merah beserta anak dan cucu perusahaannya, saya fikir ini pilihan yang tepat,” ujar Rachmat.

Penilaian ARN dia sampaikan didepan 600 Mahasiswa dan puluhan Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada acara Dialog Ekonomi Meneropong Bangunan Ekonomi Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma’ruf di Makassar, Kamis, 21 November 2019.

Turut menjadi narasumber, Ismail Rasulong, SE, MM, Dekan FEB Unismuh Makassar, Prof. Dr. Sentot Imam Wahjono, M. Si, Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya.

Rachmat meminta kepada Erick Tohir agar mengevaluasi beberapa kebijakan menteri sebelumnya yang dinilainya kurang pas diterapkan di BUMN. “Lima tahun BUMN digiring menjadi perusahaan kapitalis pemburu rente. Wajah BUMN dipoles seperti perusahaan asing sehingga wajah dan fungsinya sebagai agen ekonomi menjadi kabur,” jelas Rachmat yang telah berkiprah selama 27 tahun di BUMN.

Menarik untuk Anda:

Lelaki kelahiran Makassar ini juga mengharapkan agar kebijakan holdingisasi yang getol dilakukan pejabat menteri sebelumnya ditinjau kembali.

“Holdingisasi BUMN itu perlu dievaluasi, ditinjau untung ruginya bagi perusahaan, bagi negara dan daerah atau masyarakat,” tegas ARN.

Tidak semua BUMN perlu diholding, ada perusahaan yang perlu dibiarkan beroperasi “business as usual” tanpa harus diobok-obok.

“Saya setuju kebijakan holdingisasi tapi harus selektif dan yang penting manfaatnya lebih besar dari mudharatnya,” tegas ARN yang saat ini masih menjabat sebagai GM of Human Capital and General PT. Semen Tonasa.

Ketika mahasiswa bertanya tentang efek holdingisasi yang sudah berjalan, Rachmat menjelaskan bahwa proses holding yang sudah berlangsung dibeberapa BUMN sifatnya topdown dan ternyata memberi efek yang cukup signifikan terhadap anak perusahaan yang terkena dampak holding.

“Holdingisasi itu telah menciptakan sebuah kekuasaan yang sangat powerfull ditangan Direksi perusahaan holding. Sebaliknya, kewenangan anak perusahaan menjadi sangat berkurang bahkan sangat jauh berbeda sebelum mereka digabungkan. Bukan cuma itu, target pemasukan pajak daerah juga berkurang akibat semakin terpusatnya kebijakan di perushaan holdco,” jelas Rachmat.

Itu salah satu contoh dampak holdingisasi di perusahaan manufaktur yang bahan bakunya berasal dari daerah, papar Rachmat.

Karena itu saya sangat mengharapkan agar kebijakan holdingisasi tidak dilakukan secara membabi buta tetapi dilakukan secara selektif dengan memperhatikan manfaat dan mudharatnya. Mungkin untuk sektor tertentu, kebijakan penggabungan memberi manfaat berupa peningkatan kinerja bagi group tetapi disektor lain justru sebaliknya. Dan yapng penting lagi diperhatikan soal kebijakan ini adalah dampak psikologis yang dirasakan karyawan dari perusahaan anak usaha, tutur Rachmat.

Untuk BUMN yang sudah terlanjut diholding, Rachmat meminta kepada Erik Tohir untuk meninjau dan mengevaluasi kembali manfaat dan dampak bisnis dan sosialnya. Belum terlambat jika Pak Menteri melakukan kajian ulang sebelum ada gejolak dari karyawan dan masyarakat sekitar, harap ARN yang saat ini sedang mengejar partai politik untuk menjadi kendaraan politiknya di Pilwalkot Makassar 2020.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Test Swab Tidak Menyakitkan, Ketika Alatnya Masuk, Geli!

Berhasil Dapat 9 Pencapaian, FKIP UIM Gelar Syukuran

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar