Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Beberapa hari ini ramai pembahasan soal masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri bisa dibeli dan dilakukan di klinik Kimia Farma.
Diberitakan sebelumnya, mulai Senin 12 Juli 2021 besok, Kimia Farma secara resmi akan membuka klinik Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu.
Hal ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan beberapa lembaga yang mencatat banyak permintaan dari kelompok masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara individu agar segera mendapat perlindungan kesehatan pribadi.
Mengutip CNBC, Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury menyatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.
“Kimia Farma sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui Vaksinasi Gotong Royong Perusahaan maupun Individu,” ujarnya Pahala.
Vaksinasi Gotong Royong individu ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Namun, rencana tersebut mendapat pertanyaan dari sejumlah wakil rakyat di Senayan. Salah satunya datang dari anggota DPR RI Komisi IX, Aliyah Mustika Ilham.
Kepada terkini.id, Minggu 11 Juli 2021 Aliyah Mustika Ilham mempertanyakan terkait rencana Komersialisasi Vaksin Covid-19 gotong royong yang dilakukan oleh pihak Kimia Farma, dimana Kimia Farma kita ketahui merupakan anak perusahaan BUMN.
Menurut Aliyah, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Bahkan ia mengaku, Komersialisasi Vaksin oleh anak usaha BUMN yakni Kimia Farma tidak boleh dilakukan.
“Pemerintah tidak boleh komersialisasi vaksin Covid-19,”tegasnya.
Aliyah Mustika Ilham bahkan menegaskan bahwa hanya ada dua jenis yakni vaksin untuk masyarakat dan vaksin yang disediakan perusahaan untuk karyawan dan keluarga karyawan.
“Dan keduanya gratis, sesuai keputusan komisi IX dan diperkuat oleh keputusan Presiden beberapa waktu lalu,”bebernya.
Olehnya itu, politisi asal Sulawesi Selatan itu kembali meminta agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan agar meninjau kembali rencana Komersialisasi Vaksin Covid-19 yang akan dilakukan oleh Kimia Farma, Senin 12 Juli besok.
Selain Aliyah, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh juga ikut mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menerapkan pembayaran dalam program vaksinasi Covid-19.
Politisi PKB itu secara tegas menyampaikan bahwa belum pernah mendapatkan penjelasan adanya rencana Komersialisasi program jual beli Vaksin Covid-19.
“Beli???? Hah??? Sumpah dont ask me about that. Kami di komisi IX belum pernah mendengar ataupun dilapori akan ada istilah Vaksin Gotong Royong Individual, apalagi beli,” demikian unggahan Nihayatul dalam akun Twitter pribadi @ninikwafiroh pada Minggu 11 Juli 2021.
Ia menyebut, dirinya telah mempertanyakan hal itu kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tapi hingga kini belum mendapat jawaban
“Kami sudah tanya ke Menkes @KemenkesRI, tapi belum dijawab, nanti kalau sudah dijawab, I will share jawabannya ya,” kata dia.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.