NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Tidak terasa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan semakin mendekat.
Tahun politik itu diperkirakan akan memiliki tensi yang kuat ditambah masih berada dalam masa pemulihan karena pandemi.
Para calon peserta pemilu nampak sudah mulai mempersiapkan diri membangun basis kekuatan.
Namun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin justru menawarkan agar pesta politik lima tahunan tersebut diundur.
Cak Imin mengusulkan pemilu diundur satu hingga dua tahun karena saat ini masyarakat masih berada dalam fase pemulihan ekonomi pasca terjangan pandemi.
- Cak Imin dan Jajaran Elit Partai PKB Temui Susilo Bambang Yudhoyono, Bahas Apa?
- Cak Imin Apresiasi MA Tolak Kasasi Hukuman Mati Pelaku Pemerkosaan Belasan Santriwati
- Prediksi Pengamat Cak Imin Hanya Jadi Fasilitator Bukan Capres atau Cawapres
- Soal Bocornya Data Pribadi oleh Hacker Bjorka, Mahfud MD: Saya Tak Ambil Pusing
- Cak Imin Diserang Bjorka: Pertahanan Nasional Kita Terganggu, Pasukan Harus Disiapkan
“Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” ujar Cak Imin, Rabu 23 Februari 2022.
Menurutnya penting untuk mengundur dari jadwal yang seharusnya demi perbaikan ekonomi.
Untuk itu, ia pun berencana menyampaikan usulannya kepada pimpinan partai politik.
“Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden,”ujarnya dilansir dari CNN Indonesia.
Analisis yang dilakukannya ketika berkunjung ke masyarakat di daerah yaitu di masa 2022 hingga 2023 merupakan saat perbaikan ekonomi.
Sementara hiruk pikuk pemilu di awal 2024 dikhawatirkan mengganggu momentum tersebut.
“Karena itu saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk menabrak nilai-nilai demokrasi.
Ia pun menyebut pemerintah sangat hati-hati untuk mengambil keputusan untuk penanganan pandemi. Termasuk menghindari politisasi yang merugikan semua pihak.
“Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi Covid-19 pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inskonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional,” ujar Jokowi, Kamis 10 Feberuari 2022.