Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Di tengah ketidaksetujuan banyak pihak soal wacana penundaan Pemilu 2024, beredar kabar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) memberi dukungan atas perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Namun APDESI pimpinan Arifin Abdul Majid meluncurkan protes atas rencana deklarasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode yang bakal dilakukan oleh APDESI pimpinan Surta Wijaya.
Surta dinilai menggunakan nama asosiasi secara tidak sah, karena yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah APDESI kubu Arifin.
Sebaliknya, mereka menyebut APDESI kubu Surta belum terdaftar di kementerian pasca dualisme tahun 2014. APDESI kubu Arifin pun menyayangkan bahwa Jokowi kemarin justru menghadiri acara dari organisasi yang belum terdaftar ini.
Diketahui sebelumnya, publik dihebohkan dengan munculnya permintaan maupun teriakan Jokowi 3 periode selepas acara Silahturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta.
- Pemilu Berjalan Damai, Kadis PMD Sulsel Harap Apdesi Perkuat Silaturahmi
- Pj Gubernur Sulsel Harap Dengan Perkumpulan APDESI Dukung Program Ketahanan Pangan
- Di Hadapan Apdesi, Pj Gubernur Sulsel Tegaskan Surat Edaran Hanya Bersifat Imbauan
- Pj Gubernur Sulsel Minta Maaf, ABDESI Minta Tetap Mundur
- Gubernur Sulsel Dorong Kemandirian Desa di Sulsel
Dalam acara tersebut, Jokowi ditemani Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Surta menyampaikan rencana APDESI melakukan deklarasi Jokowi 3 periode usai lebaran nanti.
Status legal ini juga dipampang oleh APDESI kubu Arifin di situs resmi mereka apdesi.or.id. Status ini mengacu ke Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0072972.AH.01.07. Tahun 2016 dan perubahan Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021.
Tak hanya status legal, situs apdesi.or.id juga menampilkan foto pertemuan antara Arifin dan Tito pada 8 Maret 2022. “Pertemuan membahas perkembangan dan kondisi terbaru desa di Indonesia,” demikian tertulis dalam situs mereka.
Dalam hal ini, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengaku tak tahu menahu soal adanya dua kubu APDESI ini, termasuk kubu mana yang sebenarnya legal.
“Saya enggak tahu info itu,” kata dia.
Pengakuan-pengakuan di atas menuai banyak komentar warganet. Sebagian besar menyayangkan sikap Presiden Jokowi beserta jajarannya yang dinilai melancarkan segala cara untuk memanjangkan masa jabatannya.
“Jujur masih berharap bahwa pertemuan APDESI yang dihadiri Presiden dan Pak Mentri adalah organisasi yang sah. Bagaimana mungkin Presiden menghadiri dan mengamini APDESI yang palsu. Sad!” tulis akun @mecihometami.
“Presiden & Luhut Patut diduga mencoba memecah bela APDESI demi Kepentingan Politiknya. Buktinya ada Pengurus sah secara Hukum & Pengurus tdk sah !!! Ampun semua kok diobok obok demi kelanggengan kekuasaan!” tulis akun lain @MSyaifu05679244.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.