Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Masyarakat tampaknya mesti bersiap-siap menyambut sukacita seiring dengan kabar baik yang datang dari Pemerintah.
Pasalnya, bansos alias bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) yang direncanakan mencapai nominal Rp74,08 triliun akan berlanjut hingga tahun 2022 mendatang.
Angka tersebut setara dengan 94,67 persen dari total anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78,25 triliun.
Menteri Sosial, yakni Tri Rismaharini, menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan melaksanakan tugas perlindungan sosial melalui program bansos Kemensos.
Ia juga memastikan Pemerintah tidak akan menghentikan bantuan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi.
“Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut,” tutur Risma, dikutip terkini.id dari Kompas pada Senin, 18 Oktober 2021.
“Tahun depan, Kemensos menganggarkan Rp74,08 triliun atau 94,67 persen untuk bantuan sosial. Jadi, tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos.
Rincian Bansos Kemensos 2022
Program bansos yang dikelola Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan.
Bansos reguler yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM unggul,” jelas Risma.
Adapun bansos khusus memiliki karakteristik berbeda. Bansos khusus eksisting yang dikelola Kemensos adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).
“BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan Pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu.”
Pembatasan kegiatan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan masyarakat berkurang pendapatannya.
“Maka Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, Pemerintah juga melonggarkan aktivitas, ekonomi bergerak, dan masyarakat bisa kembali produktif.”
Seperti diketahui, BST diluncurkan Pemerintah pada tahun 2020 lalu sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi.
Nah, pada tahun 2021, Pemerintah melanjutkan program BST untuk empat bulan, yaitu dari Januari hingga April dengan pertimbangan dampak pandemi belum sepenuhnya menurun.
Kemudian, BST kembali diperpanjang untuk dua bulan, yaitu bulan Mei dan Juni 2021 dengan indeks Rp300 ribu/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BST menyasar 10 juta KPM dengan penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Tahun 2022 mendatang, Kemensos melanjutkan bansos reguler, yaitu PKH dengan anggaran sebesar Rp28,7 triliun dengan target 10 juta KPM.
Penyaluran PKH Kemensos dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam empat tahap (Januari, April, Juli, dan Oktober) melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN).
Kemudian BPNT/Kartu Sembako tahun 2022 dilanjutkan dengan anggaran Rp45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM.
Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari hingga Desember 2021 melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) dan agen yang ditunjuk. Adapun indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp200 ribu/bulan/KPM.
Selain dari Kemensos, masyarakat juga masih mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian lain dan juga Pemerintah daerah.
Bantuan yang masih belanjut tersebut di antaranya Kartu Prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sebagainya.
Menurut Risma, hal ini menunjukkan dukungan Pemerintah terhadap masyarakat terdampak pandemi masih terus berlanjut.
Meski jalur BST diperpanjang hanya sampai bulan Mei dan Juni 2021, ia memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi fokus perhatian Kemensos.
“Masyarakat miskin dan rentan tetap akan kami bantu,” tegasnya.
Untuk itu, Risma mempersilakan masyarakat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait, seperti dinas sosial, kelurahan/desa, atau RT/RW, bila merasa layak mendapatkan bantuan.
Atau bisa juga dengan memanfaatkan fitur ‘usul’ dan ‘sanggah’ pada situs cekbansos Kemensos. Dengan dua fitur tersebut, masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bansos.
Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi, Kemensos mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp7,08 triliun, di mana alokasi 5,9 juta KPM penerima bansos BPNT merupakan usulan dari daerah.
“Bisa saja nanti masuk sebagai peserta BPNT/Program Sembako, tapi indeksnya Rp200 ribu.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.