Makassar Terkini
Masuk

Mustofa Nahra Sangsi Pembangunan IKN Nusantara: Lha Anggarannya Saja Belum Ada?

Terkini.id, Jakarta – Humas Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya sangsi terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dapat diselesaikan secara cepat dan efisien. Menurutnya, bagaimana mungkin melakukan pembangunan jika anggaran belum tersedia.

Hal diungkapkan Mustofa melalui akun Twitternya @TofaTofa_id pada Senin 7 Maret 2022.

Dari unggahannya tersebut, ia memperlihatkan foto sedang berada di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kalimantan Timur.

Awalnya, Bukit Soeharto direncanakan tidak masuk dalam wilayah IKN. Namun rencana tersebut berubah setelah diumumkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga wilayah Bukit Soeharto ini akan masuk dalam area Ibu Kota Negara Nusantara.

“Bukit Soeharto tadinya tidak masuk. Kami kan perkembangannya lama desain ini dari awal 150.000 hektare luas IKN, lalu kami diskusi dengan ahli lingkungan, Kementerian LHK dan lainnya akhirnya diputuskan daerah yang dilindungi dimasukkan saja,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudi Prawiradinata sebagaimana dikutip dari Kompas.

“Bukit Soeharto dulu tidak masuk karena kita pikir itu hutan kan. Kan nanti ribut kalau dimasukkan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga,” sambungnya.

Namun rencana tersebut disangsikan oleh Mustofa Nahra. Bukan tanpa alasan, menurutnya, untuk membangun tentu saja membutuhkan anggaran. Sementara, anggaran tersebut belum tersedia hingga saat ini.

“Ini bukit Soeharto. Di Kalimantan Timur, konon akan jadi tempat perluasan ibukota Baru. Kalau jadi. Lha anggarannya saja belum ada,” ujar Mustofa yang seperti sangsi.

Tidak diketahui kepastian mengenai ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Terakhir, pada 26 Januari lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa anggaran tersebut belum dialokasikan oleh Menteri Keuangan.

Kendati demikian, Kementerian PUPR telah mengusulkan anggaran IKN Nusantara berkisar Rp 46 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Buat IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Memang di dalam Surat Menteri Keuangan dan Bappenas pada saat lokasi anggaran itu ada bintangnya bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR.