Masih Bimbang! Pemerintah Belum Putuskan Soal Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp76 Triliun

Terkini.id, Jakarta – Mardani Ali Sera selaku anggota Komisi II DPR RI menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu mengadakan rapat konsiyering.

Dilansir dari gelora.co, Senin 16 Mei 2022, dalam rapat konsiyering tersebut ada beberapa poin yang telah disetujui oleh para pihak yang berwenang terkait penyelenggaraan pemilu 2024.

Salah satu poin yang telah mendapatkan bendera hijau dari DPR beserta KPU dan Bawaslu adalah bahwa masa kampanye pada pemilu 2024 akan menjadi 75 hari.

Baca Juga: Sebut Belum Tentukan Koalisi, Surya Paloh: NasDem Sekarang Sudah Jadi...

“Masa kampanye agak mengerucut ke 75 hari,” ujar Mardani dikutip dari gelora.co bersumber dari rmol.id, Senin 16 Mei 2022.

Sedangkan untuk hal yang sampai saat ini belum disetujui oleh Komisi II DPR RI, yaitu masalah anggaran pemilu.

Baca Juga: Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Sulsel Gencar Lakukan Sosialisasi Pencegahan dan...

Diketahui pengajuan anggaran untuk pemilu 2024 nilainya sebesar Rp76 triliun. Mardani Ali Sera membeberkan bahwa anggaran itu masih belum mendapatkan persetujuan.

Anggaran pemilu 2024 yang membesar menjadi Rp76 triliun ini dinilai akan membebani APBN Indonesia yang sedang mengalami krisis.

Lebih lanjut lagi bahwa para pihak yang mengikuti rapat konsiyering memiliki keinginan agar anggaran pemilu 2024 jumlahnya dibawah Rp50 triliun.

Baca Juga: Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Sulsel Gencar Lakukan Sosialisasi Pencegahan dan...

Jika nantinya semua pihak setuju dana pemilu 2024 di bawah Rp50 triliun, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bekerja sama lewat sharing anggaran.

Nantinya anggaran untuk protokol kesehatan dan kebutuhan gudang kotak suara akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

KPU dan Bawaslu akan mengerjakan wewenang mereka untuk mengatur penyelenggaraan elektoral pemilu.

“Tapi untuk protokol kesehatan dan lain-lain itu diserahkan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyiapkan,” imbuhnya.

Sementara untuk masalah e-voting, pemerintah masih belum mempercayai sistem pemilu dengan mengandalkan kemajuan teknologi saat ini.

Menurut Mardani Ali Sera, pemerintah akan mencoba e-voting dimulai dari pilkada. Jika sudah merasa nyaman dan percaya maka e-voting akan digunakan untuk pemilihan presiden.

“Kalau e-votingnya masiih banyak catatan karena ini bukan tentang teknologi ya, tapi tentang trustnya. Jangan sampai nanti menimbulkan kegaduhan. Kalaupun mau e-voting itu diarahkan ke Pilkada. Bisa dimulai dari pilkada, dan itu pada pilkada kota dulu katakan. Sehingga sesudah ada budaya e-voting, nyaman, trustnya tinggi baru kita terapkan untuk Pilpres,” pungkasnya.

Bagikan